Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Dr. Safrizal ZA, M.Si. // Dr. Drs. Amran, M.T. (Plh.)
Sekretaris Direktorat Jenderal	Indra Gunawan, SE, M.PA. // Mey Rany Wahida Utami, S.STP, M.M (Plh.)
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si. // Edy Cahyono, S.STP, M.A.P (Plh.)
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara	Dr. Drs. Amran, MT.
Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Dr. Bernhard E Rondonuwu, S.Sos, M.Si. // Edi Samsudin Nasution, SE, M.AP (Plh.)
Direktur Toponimi dan Batas Daerah	Raziras Rahmadillah, S.STP, MA
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Drs. Edy Suharmanto, M.Si. // Pramudya Ananta Boga, S.Sos, M.Si (Plh.)
Situs web
ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh Direktur Jenderal, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si.^[1]

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.^[1] Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.^[1]

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia