Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar dan publik luas. Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang mencakup demokrasi ekonomi, tetapi sebagian besar pendukungnya berpendapat bahwa relasi milik di masa modern ini mengeksternalisasi biaya, mengesampingkan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi, dan mengingkari praktik suara demokrasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi.[1] Selain mengenai permasalahan moral, demokrasi ekonomi membentuk klaim praktikal, seperti dapat mengkompensasi jurang permintaan efektif yang melekat pada kapitalisme.[2]
Pendukung demokrasi ekonomi secara umum berpendapat bahwa kapitalisme modern secara periodik menghasilkan krisis ekonomi yang dikarakteristikan dengan defisiensi permintaan efektif, dan masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membeli produksi keluarannya. Monopoli korporat atas sumber daya umum secara tipikal membuat kelangkaan buatan, dan menghasilkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang membatasi pekerja untuk mengakses kesempatan ekonomi dan menghilangkan kekuatan membeli konsumen.[3][4] Demokrasi ekonomi telah diajukan sebagai bagian dari ideologi sosial-ekonomi yang lebih besar, sebagai teori berdiri sendiri, dan sebagai variasi agenda reformasi. Misalnya, dengan maksud untuk mengamankan hak ekonomi secara penuh, teori ini membuka jalan untuk mendapatkan hak politik secara penuh, termasuk juga hak yang sebelumnya.[1] Baik teori pasar dan non-pasar dari demokrasi ekonomi telah diajukan. Sebagai agenda reformasi, teori-teori pendukung dan contoh di dunia nyata berkisar antara desentralisasi sampai koperasi demokratis, bank publik, perdagangan adil, dan regionalisasiproduksi makanan dan mata uang lokal.
