PROFILPELAJAR.COM

Anggota Parlemen Britania Raya (bahasa Inggris: Member of Parliament, disingkat menjadi MP atau anggota parlemen) adalah orang-orang yang dipilih untuk bertugas sebagai anggota dari Dewan Rakyat di Parlemen Britania Raya.^[1]

Untuk para anggota Dewan Bangsawan, mereka menggunakan gelar kebangsawanan yang disandang oleh masing-masing anggota, misalnya lord, baron, baroness, earl, countess, duke, lady, dan sebagainya.

Sistem pemilihan

Sebanyak 650 anggota parlemen dipilih menggunakan sistem pemungutan suara dengan jumlah suara mayoritas di daerah pemilihan dengan anggota tunggal di seluruh Britania Raya, di mana masing-masing daerah pemilihan memiliki perwakilan sendiri.^[2]^[3]

533 anggota dipilih dari daerah Inggris
59 anggota dipilih dari daerah Skotlandia
40 anggota dipilih dari daerah Wales
18 anggota dipilih dari daerah Irlandia Utara

Pemilihan umum

Semua posisi anggota parlemen secara bersamaan kosong pada saat pemilihan umum diadakan pada siklus lima tahun. UU Parlemen Masa Jabatan Sah 2011 menetapkan bahwa pemilihan umum biasa diadakan pada hari Kamis pertama di bulan Mei, setiap lima tahun.^[4] Namun, dengan persetujuan parlemen, pemilihan umum tahun 2017 dan 2019 diadakan lebih awal dari jadwal yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika terjadi kekosongan yang muncul pada waktu tertentu, karena kematian atau pengunduran diri, maka kekosongan anggota pada daerah pemilihan tertentu dapat diisi dengan mengadakan pemilihan umum sela. Di bawah UU Perwakilan Rakyat 1981, setiap anggota parlemen yang dijatuhi hukuman lebih dari setahun di penjara secara otomatis mengosongkan kursi mereka. Untuk beberapa jenis tindakan pelanggaran yang lebih kecil, UU Penarikan Anggota Parlemen 2015 mengamanatkan bahwa petisi penarikan anggota harus dibuka, jika ditandatangani oleh lebih dari 10% pemilih terdaftar di daerah pemilihan, kursi tersebut akan dikosongkan.^[5]

Kelayakan

Agar memenuhi syarat sebagai anggota parlemen, seseorang harus berusia minimal 18 tahun, serta merupakan warga negara Britania Raya, salah satu negara Persemakmuran, atau Irlandia. Pemegang hak suara tidak perlu didaftar secara resmi untuk dapat memilih, dan sebaliknya tidak ada batasan mengenai di mana seorang kandidat yang akan dipilih harus menetap.^[6]^[7]

UU Diskualifikasi Dewan Rakyat 1975 melarang pejabat atau pegawai yang memiliki posisi atau pekerjaan tertentu untuk menjadi anggota parlemen. Posisi tersebut termasuk pegawai sipil, polisi, anggota angkatan bersenjata, dan hakim. Anggota Dewan Bangsawan tidak diizinkan untuk memegang kursi di dalam Dewan Rakyat. Anggota legislatif di luar Persemakmuran tidak termasuk,^[6] dengan pengecualian dari badan legislatif Irlandia.^[7]

Orang yang bangkrut tidak bisa lagi menjadi anggota parlemen.^[6] UU Perwakilan Rakyat 1981 mengecualikan orang yang saat ini menjalani hukuman penjara setahun atau lebih.

Gelar

Seorang anggota parlemen yang merupakan anggota Dewan Penasihat Paling Terhormat Yang Mulia berhak untuk dijuluki sebagai "The Right Honourable (The Rt Hon. or Rt Hon.) nama lengkap MP". Bila bukan, hanya dijuluki sebagai "nama lengkap MP".

Tanggung jawab

Kewajiban pertama seorang anggota parlemen adalah melakukan apa yang menurut hemat dirinya, dalam penilaiannya yang setia dan tidak memihak, adalah benar dan perlu demi kehormatan dan keselamatan Britania Raya. Kewajiban kedua adalah untuk para konstituen yang memilih dia sebagai wakil, tetapi bukan sebagai utusan. Deklarasi Burke yang terkenal yang bersangkutan dengan hal ini sudah sangat dikenal luas. Hanya di tempat ketiga kewajiban seorang anggota parlemen untuk organisasi atau program partai diutamakan. Tiga bentuk kesetiaan ini haruslah diperhatikan, tetapi tidak ada keraguan mengenai urutan tersebut, yang mana mereka menjalaninya sebagai manifestasi atas demokrasi yang sehat.
— Winston Churchill, Kewajiban Anggota Parlemen (sejak 1954–1955)^[8]

Secara teoretis, anggota parlemen saat ini dianggap memiliki dua kewajiban, atau tiga jika mereka adalah anggota partai politik. Tanggung jawab utama mereka adalah bertindak untuk kepentingan nasional. Mereka juga harus bertindak demi kepentingan para konstituen (pemilih) mereka, tetapi tetap tidak mengesampingkan tanggung jawab utama mereka. Akhirnya, jika mereka milik partai politik, mereka dapat bertindak demi kepentingan partai mereka, setelah memenuhi dua tanggung jawab lainnya.^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]