Sultan Mesir adalah gelar yang disandang oleh para penguasa Mesir setelah berdirinya Dinasti Ayyubiyah dari Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1174 sampai Penaklukan Mamluk oleh Utsmaniyah pada tahun 1517. Meskipun luas Kesultanan Mesir selalu berubah-ubah, pada umumnya mencakup Syam dan Hijaz, Sultan Ayyubiyah dan kemudian Sultan Mamluk juga dianggap sebagai Sultan Suriah. Sejak tahun 1914, gelar tersebut sekali lagi disandang oleh para kepala negara dari Dinasti Muhammad Ali dari Mesir dan Sudan, kemudian diganti dengan gelar Raja Mesir dan Sudan pada tahun 1922.
Sebelum kebangkitan Salahuddin, Mesir adalah pusat Kekhalifahan Syiah Fatimiyah, satu-satunya periode dalam sejarah Islam ketika kekhalifahan diperintah oleh anggota cabang Islam Syiah . Dinasti Fatimiyah telah lama berusaha untuk sepenuhnya menggantikan Kekhalifahan Sunni Abbasiyah yang berbasis di Irak, dan seperti saingan Abbasiyah mereka, mereka juga mengambil gelar Khalifah, yang mewakili klaim mereka atas status tertinggi dalam hierarki Islam. Namun, dengan naiknya Salahuddin ke tampuk kekuasaan pada tahun 1169, Mesir kembali ke kelompok Sunni dan Kekhalifahan Abbasiyah. Mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai khalifah, Salahuddin mengambil gelar Sultan pada tahun 1174, meskipun sejak saat itu hingga penaklukan Ottoman, kekuasaan tertinggi kekhalifahan akan berada di tangan Sultan Mesir.
Pada tahun 1250, Dinasti Ayyubiyah digulingkan oleh Dinasti Mamluk, yang mendirikan Dinasti Bahri dan penguasanya juga menyandang gelar sultan. Sultan Bahri yang terkenal termasuk Qutuz, yang mengalahkan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu yang menyerang pada Pertempuran Ain Jalut, dan Baibars, yang akhirnya merebut kembali sisa-sisa terakhir Kerajaan Tentara Salib Yerusalem . Bahri kemudian digulingkan oleh kelompok saingan Mameluke, yang mendirikan Dinasti Burji pada tahun 1382.
Penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada tahun 1517 mengakhiri Kesultanan Mesir, dan Mesir selanjutnya menjadi provinsi Kesultanan Utsmaniyah . Hal ini juga menandai berakhirnya dinasti Mamluk Abbasiyah, ketika Ottoman menangkap Khalifah Al-Mutawakkil III saat ini, dan memaksanya untuk melepaskan gelarnya kepada Sultan Ottoman Selim I. Kesultanan Utsmaniyah kemudian tidak terlalu menaruh perhatian pada urusan Mesir, dan Mamluk dengan cepat mendapatkan kembali sebagian besar kekuasaan mereka di Mesir. Namun, mereka tetap menjadi pengikut Sultan Ottoman dan pemimpin mereka hanya sebatas gelar Bey .
Pada tahun 1523, Gubernur Mesir yang dipilih oleh Usmaniyyah, Hain Ahmed Pasha, menyatakan dirinya sebagai Sultan Mesir lalu Mesir merdeka dari Kesultanan Utsmaniyah. Dia mencetak koinnya sendiri untuk melegitimasi pemerintahannya, tetapi segera setelah itu, pasukan Utsmaniyah berada di bawah kekuasaannya Pargalı Ibrahim Pasha menangkapnya lalu mengeksekusinya, dengan Ibrahim Pasha mengambil alih jabatan gubernur sampai dia menemukan pengganti yang lebih loyal, yaitu Hadım Süleyman Pasha.
Setelah kekalahan dari pasukan Napoleon I pada tahun 1801, Muhammad Ali Pasha merebut kekuasaan, menggulingkan Mamluk, dan menyatakan dirinya penguasa Mesir. Pada tahun 1805, Sultan Utsmaniyah Selim III dengan enggan mengenalinya sebagai Wāli di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Bagaimanapun itu, Muhammad Ali tetap menyebut dirinya sebagai Khedive, dan meskipun secara teknis sebagai daerah vasal dari Kesultanan Utsmaniyah, pemerintah Mesir seolah-olah itu adalah negara merdeka. Berusaha untuk menyaingi dan akhirnya menggantikan Sultan Utsmaniyah, Muhammad Ali menerapkan program modernisasi dan militerisasi yang sangat cepat, dan memperluas perbatasan Mesir ke selatan menjadi Sudan dan utara menjadi Suriah. Akhirnya, dia menyatakan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah dengan maksud menggulingkan Dinasti Utsmaniyah dan menggantinya dengan dinastinya sendiri. Meskipun intervensi dari Kekuatan Besar mencegah Muhammad Ali mewujudkan ambisinya yang besar untuk menjadi sultan sendiri, mewajibkan Mesir untuk tetap secara teknis menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, otonomi Mesir bertahan setelah kematiannya dengan Porte mengakui Dinasti Muhammad Ali sebagai penguasa turun-temurun negara tersebut.
Cucu Muhammad Ali, yaitu Ismail I, naik takhta Mesir pada tahun 1863 dan segera mencapai tujuan kakeknya, meskipun dengan cara yang tidak terlalu berkonfrontasi. Kombinasi dari meningkatnya kekuatan Mesir, memburuknya kekuatan Utsmaniyah, dan penyuapan langsung menyebabkan Sultan Utsmaniyah Abdulaziz secara resmi mengakui penguasa Mesir sebagai Khedive pada tahun 1867. Saat Ismail memperluas perbatasan Mesir di Afrika, dan Kekaisaran Ottoman terus melemah, Ismail yakin dia hampir mewujudkan kemerdekaan formal Mesir, dan bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 untuk menyatakan dirinya sebagai Sultan Mesir. Dia dibujuk sebaliknya oleh tekanan dari Kekuatan Besar, yang takut akan konsekuensi disintegrasi kekuasaan Utsmaniyah lebih lanjut. Pada akhirnya, pemerintahan Ismail berakhir dengan kegagalan, karena hutang besar yang ditimbulkan oleh proyek ambisiusnya. Tekanan Eropa dan Utsmaniyah memaksanya disingkirkan pada tahun 1879 dan digantikan oleh putranya yang jauh lebih lembut yaitu Tewfik. Selanjutnya pada Pemberontakan Orabi mengakibatkan Inggris Raya menginvasi Mesir pada tahun 1882 atas ajakan Khedive Tewfik, dan memulai pendudukan negara tersebut selama beberapa dekade.
Sejak tahun 1882 dan seterusnya, status Mesir menjadi sangat berbelit-belit: secara resmi merupakan provinsi Kesultanan Utsmaniyah, secara semi-resmi merupakan negara yang hampir merdeka dengan monarki, angkatan bersenjata, dan kepemilikan teritorialnya sendiri di Sudan, dan dalam praktiknya menjadi boneka Inggris. Fiksi hukum kedaulatan Utsmaniyah di Mesir akhirnya berakhir pada tahun 1914 ketika Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Blok Sentral dalam Perang Dunia Pertama . Khawatir Khedive Abbas II yang anti-Inggris akan memihak Ottoman, Inggris memecatnya dan memilih pamannya Hussein Kamel dan menyatakan Mesir sebagai protektorat Inggris. Melambangkan berakhirnya pemerintahan Ottoman secara resmi, Hussein Kamel mengambil gelar Sultan seperti yang dilakukan saudaranya Fuad I yang menggantikannya pada tahun 1917, meskipun kenyataannya Mesir masih berada di bawah dominasi Inggris. Baik Hussein Kamel dan Fuad mempertahankan klaim Mesir atas Sudan, dengan kaum nasionalis Mesir menyatakan keduanya sebagai "Sultan Mesir dan Sudan".
Meningkatnya kemarahan kaum nasionalis terhadap berlanjutnya pendudukan Inggris memaksa Inggris secara resmi mengakui kemerdekaan Mesir, pada tahun 1922. Namun gelar Sultan dicabut dan diganti dengan Raja . Pemimpin nasionalis Saad Zaghlul, yang kemudian diasingkan oleh Inggris, berpendapat bahwa hal ini terjadi karena Inggris menolak mengakui penguasa Mesir yang berdaulat yang mengungguli raja mereka sendiri (dalam hierarki gelar, sultan, seperti syah di Iran, sebanding dengan kaisar, menjadi penguasa yang tidak mengakui atasan sekuler). Alasan lain yang diajukan untuk perubahan gelar ini adalah karena hal ini mencerminkan berkembangnya sekularisasi di Mesir pada saat itu, karena sultan mempunyai nuansa Islami, sedangkan kata Arab untuk raja, malik, tidak.[butuh rujukan][ <span title="This claim needs references to reliable sources. (February 2011)">kutipan diperlukan</span> ]
Setelah menggulingkan putra Fuad, Raja Farouk I, dalam revolusi Mesir tahun 1952, Perwira Bebas sempat mempertimbangkan untuk mendeklarasikan putra bayinya sebagai Sultan untuk memperkuat kedaulatan Mesir atas Sudan dan menunjukkan penolakan mereka terhadap pendudukan Inggris. Namun, karena kaum revolusioner telah memutuskan untuk menghapuskan monarki Mesir setelah periode singkat mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, mereka memutuskan bahwa hal tersebut hanyalah tindakan sia-sia dan putra Farouk dinyatakan sebagai Raja Fuad II . Tahun berikutnya, pada tanggal 18 Juni 1953, pemerintahan revolusioner secara resmi menghapuskan monarki dan Mesir menjadi republik .
Mamluk Salihi Dinasti Bahri Dinasti Burji
<ref>
Britannica101-103
Lokasi Pengunjung: 18.117.186.132