Konflik Nagorno-Karabakh adalah konflik etnis dan teritorial antara Armenia dan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia. Wilayah Nagorno-Karabakh sepenuhnya diklaim dan sebagian secara de facto dikuasai oleh Republik Artsakh yang memisahkan diri, namun diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Azerbaijan secara de facto menguasai sepertiga wilayah Nagorno-Karabakh serta tujuh distrik di sekitarnya.
Konflik ini meningkat pada tahun 1988, ketika orang-orang Armenia di Karabakh menuntut pemindahan wilayah tersebut dari RSS Azerbaijan ke RSS Armenia, sehingga memicu Perang Nagorno-Karabakh Pertama. Pada akhir tahun 2020, Perang Nagorno-Karabakh Kedua yang berskala besar mengakibatkan ribuan korban jiwa dan kemenangan signifikan bagi Azerbaijan. Gencatan senjata dilakukan melalui perjanjian gencatan senjata tripartit pada tanggal 10 November, yang mengakibatkan Armenia dan Artsakh kehilangan wilayah di sekitar Nagorno-Karabakh serta sepertiga wilayah Nagorno-Karabakh itu sendiri.[8] Pelanggaran gencatan senjata di Nagorno-Karabakh dan di perbatasan Armenia-Azerbaijan terus berlanjut setelah perang tahun 2020, dengan korban jiwa yang terputus-putus namun terus berlanjut.
Sejak perang tahun 2020, Azerbaijan telah membatalkan tawaran status khusus atau otonomi kepada penduduk asli Armenia dan malah memaksakan "integrasi" mereka ke dalam Azerbaijan.[9][10] Mediator internasional dan organisasi hak asasi manusia menekankan penentuan nasib sendiri bagi penduduk lokal Armenia[11][12][13][14] dan tidak percaya bahwa warga Armenia Artsakh dapat hidup aman di bawah rezim Presiden Azerbaijan Aliyev.[15] Sejak Desember 2022, Azerbaijan telah memblokir Republik Artsakh dari dunia luar, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata tahun 2020 dan keputusan hukum internasional.
^Vock, Ido (2023-06-08). "Fear and loathing in Armenia". New Statesman (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-06-09. President Aliyev told Nagorno-Karabakh Armenians to 'obey the laws of Azerbaijan [and] be a loyal and normal citizen of Azerbaijan'. He threatened that if the territory’s separatist institutions were not dissolved, Azerbaijan would dissolve them by force and rejected the prospect of international protections for ethnic Armenians.
^"Kennan Cable No. 81: What's at Stake in Nagorno-Karabakh: U.S. Interests and the Risk of Ethnic Cleansing | Wilson Center". www.wilsoncenter.org (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. For nearly 30 years, they built a self-proclaimed independent republic with democratic elections, a free press, and a range of public institutions. Officially, it remained within the territorial boundaries of Azerbaijan, unrecognized by any foreign country, though international mediators made reference to the right of self-determination for local Armenians as part of ongoing peace talks.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"A Peace to End All Peace? Statement on the International Actors Sponsoring So-Called Peace Negotiations Between Armenia and Azerbaijan". Lemkin Institute for Genocide Prevention. 2023-05-23. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-31. Diakses tanggal 2023-06-09. The Lemkin Institute believes that, given the circumstances, the self-determination of the people of Artsakh is a form of genocide prevention in addition to a right recognized by the Charter of the United Nations and several human rights treaties and declarations, which has become part of international jus cogens. Self-determination is further a recognized right of all peoples under oppressive colonial regimes.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Hauer, Neil (2023-07-31). "Karabakh blockade reaches critical point as food supplies run low". www.intellinews.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-08-01. With Azerbaijan now starving the 120,000 people it claims are its citizens, many observers now agree that the idea that Karabakh Armenians can live safely in Ilham Aliyev’s Azerbaijan is hardly credible.
