Sekularisme di Turki mendefinisikan hubungan antara agama dan negara di Turki. Sekularisme (atau laïcité) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1928 amendemen Konstitusi tahun 1924, yang dihapus ketentuan yang menyatakan bahwa "Agama Negara adalah Islam", dan kemudian reformasi dari presiden pertama Turki Mustafa Kemal Ataturk, yang mengatur persyaratan administratif dan politik untuk menciptakan negara modern, demokratis, sekuler, dan selaras dengan Kemalisme.

Sembilan tahun setelah pengenalan, laïcité secara eksplisit dinyatakan dalam artikel kedua dari konstitusi Turki pada 5 Februari 1937. Saat ini Konstitusi 1982 tidak mengakui suatu agama resmi atau mempromosikan apapun.^[1]

Prinsip sekularisme Turki, lebih kepada pemisahan antara negara dan agama dan Atatürk sebagai intelektual Turki "mencari" sekularisme sebagai prinsip moderinisasi negara dan juga gagasan progresif yang meliputi tidak hanya kehidupan politik dan pemerintahan namun juga lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang masih didominasi dengan takhayul, dogma dan ketidaktahuan.^[2]

Tidak seperti definisi lain dari sekularisme di mana sekularisme bermaksud pemisahan antara gereja dan negara, di Turki istilah laiklik menunjukkan kontrol negara dan peraturan hukum agama.^[3]

"laïcité" Turki merupakan panggilan untuk pemisahan agama dan negara, tetapi juga menggambarkan keadaan sikap sebagai salah satu dari "netralitas aktif". Tindakan Turki yang berkaitan dengan agama secara hati-hati dianalisis dan dievaluasi melalui Presidensi Urusan Agama (Diyanet Işleri Başkanlığı atau hanya Diyanet). Tugas-tugas Kepresidenan Urusan Agama adalah "untuk melaksanakan pekerjaan yang menyangkut keyakinan, ibadah, dan etika Islam, mencerahkan masyarakat tentang agama mereka, dan mengelola tempat ibadah suci".^[4]

Sejarah sekularisme di Turki meluas ke Tanzimat reformasi Kesultanan Utsmaniyah. Puncak kedua dalam sekularisme terjadi selama Era Konstitusi Kedua. Bentuk Sekularisme di Turki saat ini dicapai oleh Reformasi Atatürk.

Pembentukan struktur (Putusan lembaga Kesultanan Utsmaniyah) dari Kesultanan Utsmaniyah (abad ke-13) adalah sebuah negara Islam di mana kepala Utsmaniyah negara adalah Sultan. Sistem sosial ini diselenggarakan di sekitar Millet. Struktur millet memungkinkan gelar besar dalam agama, budaya dan etnis kontinuitas untuk non-populasi Muslim di seluruh subdivisi dari Kesultanan Utsmaniyah dan pada saat yang sama diizinkan masuknya mereka ke dalam sistem administrasi, ekonomi dan sistem politik Utsmaniyah.^[5] Gubernur yang ditunjuk mengumpulkan pajak dan memberikan keamanan, sementara masalah agama atau budaya setempat diserahkan kepada masing-masing wilayah untuk memutuskan. Di sisi lain, sultan adalah Muslim dan undang-undang yang mengikat mereka didasarkan pada Syariah, badan hukum Islam, serta berbagai kebiasaan budaya. Sultan, yang dimulai pada tahun 1517, juga seorang Khalifah, pemimpin dari seluruh ummat Muslim di dunia. Pada pergantian abad ke-19 elit penguasa Utsmaniyah mengakui kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem legislatif, militer dan peradilan untuk mengatasi saingan politik baru mereka di Eropa. Ketika sistem millet mulai kehilangan efisiensinya karena munculnya nasionalisme di dalam perbatasannya, Kesultanan Utsmaniyah mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatur wilayahnya yang terdiri dari beragam populasi.

Sultan Selim III mendirikan sekolah militer sekuler pertama dengan mendirikan unit militer baru, Nizam-ı Cedid, pada awal 1792. Namun abad terakhir (abad ke-19) dari Kesultanan Utsmaniyah memiliki banyak reformasi yang jauh jangkaunnya. Reformasi ini memuncak dengan Tanzimat yang merupakan era reformasi awal Utsmaniyah. Setelah Tanzimat, aturan, seperti yang berkaitan dengan status pemerataan warga non-Muslim, pembentukan parlemen, pengabaian hukuman abad pertengahan untuk kemurtadan,^[6] serta kodifikasi konstitusi kesultanan dan hak-hak subyek Utsmaniyah didirikan. Perang Dunia Pertama membawa jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan penyatuan kesultanan Utsmaniyah berikutnya oleh sekutu yang menang. Oleh karena itu, Republik Turki sebenarnya adalah negara-bangsa yang dibangun sebagai hasil dari sebuah kerajaan yang hilang.

Kemenangan dari pandagan Negara kebangsaan melawan pandangan Negara agama membuka pintu bagi serangkaian yang akan mengikat satu sama lain dalam jalan menuju modernisasi negara. Perubahan mayortias dalam perubahan ini adalah hukum, pendidikan, tulisan, bahasa dan kehidupan serta budaya secara umum. Perubahan ini didefinisikan sebagai Revolusi Republik dalam pandangan yang baru.^[7] Secara historis, reformasi Atatürk mengikuti periode Tanzimat kesultanan Utsmaniyah, yang berarti "reorganisasi", yang dimulai pada tahun 1839 dan berakhir dengan Era Konstitusi pertama pada tahun 1876.^[8]

Kaum muda Turki dan para intelektual Utsmani lainnya mengajukan pertanyaan tentang posisi Kesultanan menyangkut Barat (terutama diartikan Kristen Eropa). Kaum tersebut melambangkan Barat sebagai pengaruh intelektual dan ilmiah, dan memberikan cetak biru bagi masyarakat ideal masa depan. Reformasi ini juga menyatakan pernyataan yang telah diputskan bahwa "Turki akan melihat ke Barat".^[9]

Menurut salah satu pengamat (Mustafa Akyol), di bawah partai yang berbasis Islam Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pemerintah Recep Tayyip Erdogan, yang dimulai pada tahun 2007, "ratusan petugas sekuler dan sekutu sipil mereka" dipenjara, dan pada tahun 2012 "penjaga sekuler tua" dalam posisi otoritas digantikan oleh anggota/pendukung partai AKP dan Gerakan Gülen.^[10] Pada 25 April 2016, juru bicara Parlemen Turki İsmail Kahraman mengatakan dalam konferensi ulama dan penulis Islam di Istanbul bahwa "sekularisme tidak akan memiliki tempat dalam konstitusi baru", karena Turki adalah "sebuah negara Muslim dan oleh karena itu kita harus memiliki konstitusi agama."(Salah satu tugas juru bicara Parlemen Turki adalah menulis rancangan konstitusi baru untuk Turki.)^[11]

Beberapa masyarakat juga mengeluh bahwa di bawah kepemimpinan Erdogan, peran lama Diyanet—mempertahankan kontrol atas lingkungan agama Islam di Turki - "sebagian besar telah dipalingkan".^[12] Sekarang sangat meningkat dalam ukuran, Diyanet mempromosikan jenis tertentu dari Islam konservatif (Hanafi Sunni) Islam di Turki, mengeluarkan fatwa melarang kegiatan seperti "memberi makan anjing di rumah, merayakan Tahun Baru (budaya barat), lotre, dan tato";^[13] dan memproyeksikan ini "Islam Turki" di luar negeri.^[14]

Pemerintah Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengejar agenda kebijakan Islamisasi pendidikan yang eksplisit untuk "meningkatkan generasi yang taat" terhadap perlawanan sekuler^[15][16] dalam proses yang menyebabkan kehilangan pekerjaan dan sekolah bagi banyak warga negara Turki yang tidak beragama.^[17] Setelah kudeta pada Juli 2016, Presiden Erdogan yang disebut "hadiah dari Allah",^[18] ribuan orang disingkirkan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terutama pengikut gerakan Gulen, yang diduga telah meluncurkan kudeta, tetapi juga para sekuler yang tersisa.^[19] Satu penjelasan untuk akhir dari sekularisme di Turki adalah bahwa sosialisme dilihat sebagai ancaman dari kiri ke "supremasi kapitalis", dan nilai-nilai Islam dipulihkan dalam sistem pendidikan karena "tampaknya paling cocok untuk menetralisir tantangan apa pun dari kiri hingga kapitalis supremasi."^[20]

Isu-isu yang berkaitan dengan sekularisme Turki dibahas menjelang pemilihan presiden tahun 2007, di mana partai yang berkuasa memilih seorang kandidat dengan koneksi Islam, Abdullah Gül, untuk pertama kalinya di republik yang berbasis sekuler. Sementara beberapa wilayah di Turki telah menyatakan keprihatinan bahwa pencalonan dapat mewakili langkah menjauh dari tradisi sekuler Turki, termasuk prioritas Turki pada kesetaraan antara jenis kelamin, yang lain telah menyarankan bahwa partai konservatif telah secara efektif mempromosikan modernisasi sambil menjangkau lebih banyak unsur tradisional dan agama dalam masyarakat Turki.^[21][22] Pada 22 Juli 2007 dilaporkan bahwa partai yang lebih konservatif memenangkan pemilu yang lebih besar dari yang diharapkan dalam pemilihan parlemen.^[23]

Penjagaan dan Pemeliharan Turki atas identitas sekuler telah menjadi masalah yang mendalam dan sumber ketegangan. Pada musim semi 2007 Protes Republik (bahasa Turki: Cumhuriyet Mitingleri) adalah serangkaian damai massa aksi unjuk rasa yang berlangsung di Turki dalam mendukung Kemalis cita-cita negara sekularisme.^[24]

Aturan konstitusional yang melarang diskriminasi atas dasar agama diambil dengan sangat serius. Turki, sebagai negara sekuler, secara hukum melarang pemakaian penutup kepala (hijab atau sejenisnya) dan pakaian simbolik politik untuk kedua jenis kelamin di gedung-gedung dan sekolah-sekolah pemerintah.^[25] Pada tahun 2004, terdapat kasus yang diajukan oleh Turki ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia terhadap mahasiswa kedokteran yang menentang hukum Turki tentang pelarangan menggunakan hijab namun pada 10 November 2005 hukum tersebut dinyatakan sah.^[26]

Penerapan ketat sekularisme di Turki telah dikreditkan karena memungkinkan perempuan untuk memiliki akses ke peluang yang lebih besar, dibandingkan dengan negara-negara dengan pengaruh agama yang lebih besar dalam urusan publik, dalam hal pendidikan, pekerjaan, kekayaan serta kebebasan politik, sosial dan budaya.^[27]

Juga paradoksal dengan sekularisme Turki adalah kenyataan bahwa kartu dokumen identitas warga Turki termasuk spesifikasi agama pemegang kartu.^[28] Sekolah Hanafi utama Islam sepenuhnya diatur oleh negara, melalui Diyanet İşleri Başkanlığı (Direktorat Urusan Agama), yang mengawasi semua masjid, mendidik para imam yang bekerja di dalamnya, dan menyetujui semua konten untuk layanan keagamaan dan doa. Yang juga menunjuk imam, yang diklasifikasikan sebagai pegawai negeri.^[29]

• Islam di Turki

• Ahmet T. Kuru. Secularism and State Policies toward Religion The United States, France, and Turkey Cambridge University Press, 2009.
• Sevinc, K., Hood, R. W. Jr., Coleman, T. J. III, (2017). Secularism in Turkey. In Zuckerman, P., & Shook, J. R., (Eds.), The Oxford Handbook of Secularism. Oxford University Press.'