Kilang minyak Abadan yang dibangun pada tahun 1913
Pada zaman modern, Iran menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga tahun 1979. Transisi masyarakat dari agraris ke corak ekonomi modern dan industri secara signifikan terjadi pada dasawarsa 1970an.[1][2] Namun, pertumbuhan ini melambat secara drastis menjelang terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979, terlihat dari pelarian modal ke luar negeri yang mencapai 30 hinggga 40 milliar US$ dengan kurs saat itu.[3]
Setelah revolusi, rezim baru melakukan 4 langkah reformasi:
Nasionalisasi industri, termasuk perusahaan minyak nasional (NIOC) dan semua perbankan.
Konstitusi yang baru membagi ekonomi ke dalam 3 sektor: 'Negara', 'Koperasi' dan 'Swasta', dengan mayoritas bisnis dikelola oleh negara
Pemusatan perencanaan ekonomi, dimana Pemimpin Tertinggi, Presiden, dan Majlis (Parlemen Iran), membuat rencana sosio ekonomi berkala 5 tahunan.
Negara mengendalikan harga-harga dan subsidi.
Tujuan jangka panjang reformasi ekonomi ini adalah kemandirian ekonomi, ketiadaan pengangguran, dan standar hidup layak bagi setiap warga negara, tetapi hingga pergantian milenium banyak rintangan yang terus dihadapi negara ini.
Populasi Iran bertambah lebih dari dua kali pada tahun 2000an sejak reformasi dijalankan, yang mana berarti bertambahnya populasi kelompok usia muda. Walau terdapat relatif cukup banyak kelompok produktif yang bekerja di sektor pertanian, produksi hasil pertanian secara konsisten menurun sejak 1960an. Sehingga di pertengahan 1990an Iran termasuk negara importir pangan besar. Pada saat itu, situasi sulit yang dihadapi di daerah rural mengakibatkan tingginya arus urbanisasi ke kota-kota besar.
Perang 8 tahun dengan Irak merenggut sedikitnya 300.000 jiwa warga Iran, dan lebih dari 500.000 orang terluka. Ongkos perang menggerus ekonomi Iran senilai sekitar US$500 miliar. Setelah perang mereda pada tahun 1988, pemerintah berusaha mengembangkan berbagai sektor, komunikasi, transportasi, manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan energi (termasuk fasilitas energi nuklir), dan memulai proses mengintegrasikan infrastruktur komunikasi dan transportasi dengan negara-negara tetangga.
Sejak 2004, Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan Presiden Ahmadinejad berupaya mengimplementasikan reformasi yang mengarah ke privatisasi di berbagai sektor, tapi mereka belum berhasil, sehingga kini Iran masih dipandang sebagai negara yang berada dalam fase transisi dari ekonomi terpusat (terencana, komando) menuju ekonomi pasar (terbuka).
