Proton (mobil)

Proton Holdings Bhd
	Logo The Proton Company
Jenis	Perusahaan publik (Bursa Malaysia: PROTON)
Industri	Otomotif
Didirikan	9 Juli 1985
Kantor pusat	Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; Malaysia
Wilayah operasi	Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, Thailand, Brunei Darussalam, Mauritius
Tokoh kunci	Dato' Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir (MD)
Produk	Mobil, Suku cadang kendaraan
Pendapatan	RM6.49 miliar MYR 2008
Karyawan	10.300
Anak usaha	Lotus
Situs web	proton.com

PROTON (singkatan dari Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd.) adalah produsen mobil dari Malaysia yang didirikan pada tahun 1985 atas inisiatif dari Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad.^[1] Proton menjadi perusahaan produsen mobil yang pertama di Malaysia. Proton awalnya menggunakan teknologi dari perusahaan Jepang, Mitsubishi, tetapi kini juga telah berhasil mengembangkan teknologinya sendiri.

Sejarah

Berawal pada 1979, Mahathir Mohamad selaku Bapak Modernisasi Malaysia yang kemudian menjadi deputi Perdana Menteri Malaysia, memunculkan ide untuk mendirikan perusahaan perakitan otomotif dan industri manufaktur di Malaysia. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha Mahathir untuk mempercepat kemampuan industrialisasi Malaysia dalam mengimbangi negara-negara maju. Keinginannya mulai terlaksana ketika Kabinet Malaysia menyetujui Proyek Mobil Nasional pada tahun 1982. Proton secara resmi didirikan pada tanggal 7 Mei 1983. Model pertama diluncurkan secara komersial adalah Proton Saga pada tanggal 9 Juli 1985.

Pasar pertama Proton Saga adalah Singapura. Setahun setelah model pertama diluncurkan, Pada tahun 1986, Proton telah berhasil meluncurkan 10.000 buah mobil. Tahun berikutnya lebih dari 50.000 unit Proton Saga telah diproduksi dan dijual di Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka dan Inggris. Pada 1988, Proton memulai debutnya di British International Motorshow, berlangsung dengan sukses dengan meraih tiga penghargaan bergengsi untuk kualitas, coachwork dan ergonomi. Pada tahun 1996, Proton mencapai produksinya yang kesejuta dan mengakuisisi saham mayoritas dari Grup Lotus. Proton memasuki fase baru, berubah dari perusahan yang terkait dengan pemerintah menjadi perusahaan publik menyusul pengambilalihan oleh DRB-HICOM Berhad pada tahun 2012.^[1]

Hubungan dengan Indonesia

Di Indonesia mobil Proton diproduksi oleh PT. PROTON Edar Indonesia (PEI) yang telah beroperasi sejak 2007. Seri yang dipasarkan di Indonesia, antara lain Savvy, GEN.2 Persona, Gen 2, Wira, Neo, Waja, Saga, Exora, Neo CPS, Saga FL, Persona Elegance, dan Exora Star, Exora Star Supreme, Exora Star Executive, Exora Bold, Exora Prime & Exora Star FL, Prevé Neo R3, Suprima S, dan Iriz. Pada bulan Juni 2014 Proton telah memiliki 16 outlet penjualan dan 26 outlet pelayanan di berbagai wilayah Indonesia.

Pada Oktober 2014 dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dikaji rencana RI dan Malaysia mengerjakan proyek produksi Mobil bersama. Malaysia akan melibatkan dan mengandalkan teknologi Proton, sedangkan Indonesia mengandalkan GEA produksi PT INKA (Industri Kereta Api). Proton dan Indonesia akan meluncurkan mobil ASEAN sebagai proyek yang laik setelah studi yang mendalam.^[2]^[3]^[4]

Barulah pada 6 Februari 2015, Proton menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan swasta asal Indonesia milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa). Penandatanganan MoU itu disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur. Kehadiran Jokowi diindikasikan sebagai dukungan pengembangan mobnas Indonesia oleh Proton. Proton menyatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Chairman Proton Mahathir Mohammad mengatakan bahwa studi akan rampung dalam waktu enam bulan. Jika penelitian menunjukkan proyek tersebut layak, maka kedua perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan.^[5] Sepulangnya ke Indonesia, Presiden Jokowi membantah bahwa hal itu adalah proyek Mobnas dan menyatakan bahwa MoU tersebut adalah murni urusan bisnis antar swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah di situ.^[6]