Presiden Irlandia
Uachtarán na hÉireanncode: ga is deprecated   (Irlandia)
Lambang Irlandia
Lambang Kepresidenan
Petahana Michael D. Higgins sejak 11 November 2011
Gelar	Presiden (A Uachtaráin) atau Yang Mulia (A Shoilse)
Status	Kepala negara
Kediaman	Áras an Uachtaráin
Kantor	Dublin
Dicalonkan oleh	Anggota Oireachtas atau dewan lokal
Ditunjuk oleh	Pemungutan suara populer langsung oleh Pemungutan suara instant-runoff
Masa jabatan	Tujuh tahun (dapat diperbarui sekali)
Pendahulu	Gubernur Jenderal Negara Bebas Irlandia
Pejabat perdana	Douglas Hyde
Dibentuk	25 Juni 1938
Gaji	€249,014 pertahun[1]
Situs web	president.ie/en

Republik Irlandia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Irlandia
Undang-Undang Dasar Amendemen
Presiden Presiden Michael D. Higgins Dewan Negara Komisi Kepresidenan
Pemerintah Kabinet Taoiseach: Simon Harris Tánaiste: Micheál Martin Departemen Negara Layanan publik Jaksa Agung Paul Gallagher
Oireachtas Dáil Éireann Ceann Comhairle: Seán Ó Fearghaíl Seanad Éireann Cathaoirleach: Mark Daly Oposisi Pemimpin: Mary Lou McDonald
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Donal O'Donnell Mahkamah Pidana Khusus
Euro Bank Sentral Eropa Bank Sentral Irlandia Gubernur Gabriel Makhlouf Pusat Keuangan Irlandia Dewan Penasihat Keuangan Irlandia
Pemilihan umum Daerah pemilihan Partai politik pemilihan umum terakhir Umum 2011 2016 2020 Presiden 2004 2011 2018 Daerah 2009 2014 2019 Eropa 2009 2014 2019 Berdasarkan pemilihan umum
Pembagian administratif County Pemerintah daerah
Hubungan luar negeri Departemen Luar Negeri Menteri: Simon Coveney Kenetralan Irlandia Misi diplomatik Irlandia / di Irlandia Hukum kewarganegaraan Paspor Persyaratan visa Kebijakan visa Hubungan Britania Raya dengan Irlandia Politik Irlandia Utara Persetujuan Jumat Agung Perbatasan Britania Raya–Irlandia Brexit dan perbatasan Irlandia Dewan Britania–Irlandia Hubungan Australia dengan Irlandia Hubungan Irlandia dengan Selandia Baru Hubungan Irlandia dengan Kanada Hubungan Amerika Serikat dengan Irlandia Politik Uni Eropa
Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden Republik Irlandia (bahasa Irlandia: Uachtarán na hÉireann) merupakan kepala negara di Irlandia dengan masa jabatan 7 tahun^[2]. Presiden Irlandia dipilih secara langsung oleh warga negara Irlandia. Jabatan Presiden Irlandia adalah jabatan seremonial meskipun dalam beberapa kesempatan presiden diberikan kewenangan terbatas dengan kebijaksanaan mutlak. Presiden Irlandia bertindak sebagai perwakilan dari Negara Irlandia dan penjaga konstitusi.

Saat ini Presiden Irlandia dijabat oleh Michael D. Higgins yang dilantik pada 11 November 2011^[3].

Konstitusi Irlandia menyatakan bahwa untuk sebuah sistem pemerintahan parlementer, posisi seorang kepala negara adalah bersifat seremonial. Presiden secara formal merupakan salah satu bagian dari Oireachtas yang terdiri dari Dáil Éireann (Majelis Rendah) dan Seanad Éireann (Majelis Tinggi).

Tidak seperti republik parlementer lainnya, Presiden tidak dirancang sebagai kepala eksekutif secara nominal. Bahkan, kewenangan eksekutif di Irlandia secara gamblang diberikan kepada pemerintah (kabinet). Pemerintah diwajibkan untuk memberitahukan kepada presiden terkait masalah dan kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Kebanyakan fungsi-fungsi kepresidenan dilaksanakan berdasarkan kepada instruksi terbatas dari konstitusi atau terikat kepada nasihat dari pemerintah. Namun presiden mempunyai kekuasaan pribadi tertentu yang dapat dilaksanakan secara diskresi.

Kewenangan Presiden sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Irlandia adalah :

Menetapkan Pemerintahan

Presiden secara resmi mengangkat Taoiseach dan menteri-menteri kabinet dan menerima pengunduran diri mereka. Taoiseach diangkat atas dasar pencalonan dari Dáil dan presiden diharuskan untuk mengangkat Taoiseach tersebut tanpa berhak untuk menyatakan penolakannya. Untuk mengangkat menteri-menteri, Presiden dapat mengangkat mereka setelah mereka dicalonkan terlebih dahulu oleh Taoiseach dan menerima persetujuan resmi dari Dáil. Sama halnya dengan pengangkatan Taoiseach, Presiden tidak berhak untuk menyatakan penolakannya terhadap para menteri-menteri yang telah dipilih oleh Dáil dan Taoiseach. Kabinet yang sedang berjalan, hanya dapat diberhentikan atas saran dari Taoiseach dan Taoiseach harus, kecuali jika Dáil dibubarkan, mengundurkan diri karena kehilangan kepercayaan dari Dáil tersebut.

Mengangkat Hakim

Presiden mengangkat para hakim di semua mahkamah yang ada di Irlandia atas saran dari kabinet.

Membuka dan Membubarkan Dáil

Kekuasaan ini dilaksanakan atas saran dari Taoiseach; persetujuan pemerintah atau Dáil tidak diperlukan. Presiden hanya dapat menolak pembubaran jika seorang Taoiseach telah kehilangan kepercayaan terhadap Dáil^[4].

Meratifikasi Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Sebuah tugas seremonial, karena presiden tidak dapat memveto rancangan undang-undang yang telah diadopsi oleh Dáil dan Seanad. Namun, presiden dapat merujuknya ke Mahkamah Agung untuk menguji konstitusionalitasnya. Jika Mahkamah Agung menguatkan RUU tersebut, presiden wajib menandatanganinya. Namun jika ternyata hal tersebut inkonstitusional, presiden dapat menolak memberikan persetujuan^[4].

Sebagai Representasi Irlandia di Tingkat Internasional

Kewenangan ini dilaksanakan atas saran dari pemerintah. Presiden menerima surat kepercayaan dari para duta-duta besar negara sahabat. Para menteri menandatangani perjanjian internasional atas nama presiden. Kewenangan ini sebelumnya tidak pernah dibuat oleh Presiden Irlandia sebelum adanya UU Republik Irlandia 1948^[4].

Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

Komisi perwira ditandatangani dan dimeteraikan oleh presiden. Ini adalah fungsi nominal, yang kekuasaannya dilaksanakan atas saran pemerintah. (Lihat Menteri Pertahanan.)^[5]

Memberi Pengampunan

Presiden mempunyai "hak pengampunan dan kekuasaan untuk meringankan hukuman"^[6]. Pengampunan, atas kesalahan penegakan keadilan, jarang diterapkan: Thomas Quinn pada tahun 1940, Brady pada tahun 1943, dan Nicky Kelly pada tahun 1992^[7]. Prosedur yang berlaku saat ini ditentukan oleh Bagian 7 Undang-Undang Acara Pidana, 1993^[8]. Terdapat rencana pada tahun 2005 untuk buronan paramiliter untuk menerima pengampunan sebagai bagian dari proses perdamaian Irlandia Utara, untuk melengkapi pembebasan awal tahanan yang bertugas pada tahun 1998 setelah Perjanjian Good Friday^[9]. Hal ini kontroversial dan segera ditinggalkan bersamaan dengan usulan serupa dari Inggris^[10][11][12]. Kekuasaan pergantian dan pengiriman uang tidak hanya terbatas pada presiden^[13], namun hal ini juga terjadi pada hukuman mati yang dijatuhkan sebelum penghapusan hukuman mati^[14].

Presiden Irlandia dipilih secara langsung melalui pemilihan suara rahasia menggunakan metode pemungutan suara run-off^{[n 1]}. Berdasarkan UU Pemilihan Presiden 1993, seorang bakal calon presiden akan dipilih secara resmi melalui deklarasi oleh returning officer^[15]. Jika ada lebih dari seorang calon yang dicalonkan, maka pemilu 'ditunda' sehingga pemungutan suara dapat dilakukan, sehingga para pemilih dapat memilih di antara kandidat. Pemilihan presiden diadakan tepat pada saat pemenangnya mulai menjabat sehari setelah berakhirnya masa jabatan tujuh tahun petahana. Jika terjadi kekosongan sebelum waktunya, pemilihan harus diadakan dalam waktu enam puluh hari^[16].

Berdasarkan peraturan, hanya warga negara Irlandia yang berusia 18 tahun keatas saja yang dapat memilih dalam pemilihan presiden^[17].

Seorang bakal calon presiden harus berkewarganegaraan Irlandia dan berusia minimal 35 tahun^[18][19]. Namun terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi Pasal 12.4.1º yang dibuat dalam bahasa Inggris dan Irlandia. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa " an elgible candidate has reached his thirty-fifth year of age" (bakal calon yang memenuhi syarat telah mencapai usia tiga puluh lima tahun) sedangkan dalam bahasa Irlandia tertulis "ag a bhfuil cúig bliana tríochad slán" (di mana tiga puluh lima tahun telah berlalu). Karena umur tiga puluh lima tahun seseorang dimulai pada hari ulang tahunnya yang ketiga puluh empat, maka ini berarti ada perbedaan satu tahun antara usia minimum yang disebutkan dalam kedua teks tersebut. Namun, sub-bagian versi Irlandia yang berlaku sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 25.5.4º. Berbagai usulan telah diajukan untuk mengamandemen Konstitusi guna menghilangkan ketidakjelasan ini^[20].

Presiden dapat menjabat maksimal untuk dua periode masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut^[21]. Calon Presiden dapat diusulkan melalui^[21]:

1. Sekurang-kurangnya 20 orang anggota Oireachtas (saat ini jumlah anggota Oireachtas sekitar 218 anggota)^[19]
2. Sekurang-kurangnya oleh empat county atau dewan kota. (saat ini terdapat 31 dewan kota dan county)^[19].
3. Diri sendiri, dalam kasus presiden petahana ingin mencalonkan diri kembali atau mantan presiden yang sebelumnya hanya menjabat satu periode masa jabatan^[19].

Apabila hanya satu calon presiden yang dicalonkan, maka calon tersebut dianggap terpilih tanpa memerlukan pemungutan suara^[19]. Oleh karena itu, jika terdapat konsensus di antara partai-partai politik untuk tidak mengadakan kontestasi, presiden dapat 'dipilih' tanpa adanya pemungutan suara yang sebenarnya.

Saat ini pemilihan umum presiden Irlandia terakhir kalinya dilaksanakan pada 26 Oktober 2018.

Saat ini tidak ada jabatan Wakil Presiden Irlandia. Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, maka penggantinya harus dipilih dalam waktu 60 hari. Selama terjadi kekosongan jabatan presiden, semua tugas dan kewenangan presiden akan dilaksanakan oleh sebuah Komisi Kepresidenan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung Irlandia, Ceann Comhairle Dáil Éireann dan Cathaoirleach Seanad Éireann. Kewenangan rutin seperti penandatanganan rancangan undang-undang seringkali dilakukan oleh komisi presiden saat presiden sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Kekuasaan pemerintah untuk mencegah presiden meninggalkan negara adalah relevan dalam menyelaraskan kalender diplomatik dan legislatif.

Secara teknis masa jabatan seorang presiden akan berakhir tepat pada tengah malam sebelum pelantikan presiden yang baru^[22]. Oleh karena itu antara tengah malam hingga waktu pelantikan tiba, semua kewenangan presiden akan dijalankan oleh Komisi Kepresidenan. Konstitusi juga memperkuat Dewan Negara untuk "membuat ketentuan yang menurut mereka mungkin terpenuhi" untuk melaksanakan tugas presiden dalam keadaan darurat apa pun yang tidak ditentukan oleh konstitusi. Namun, hingga saat ini, dewan belum pernah mengambil peran tersebut. Meskipun presiden yang akan keluar dan terpilih kembali biasanya digambarkan di media sebagai "presiden" sebelum pembacaan Deklarasi Jabatan diambil, hal ini sebenarnya tidak benar. Secara teknis, presiden yang akan berhenti dari jabatannya adalah mantan presiden dan, jika terpilih kembali, akan menjadi presiden terpilih.

Sepanjang berdirinya jabatan Presiden Irlandia, terjadi tiga kali kekosongan masa jabatan presiden yaitu ketika Presiden Erskine H. Childers wafat saat menjabat pada tahun 1974, dan pengunduran diri Presiden Cearbhall Ó Dálaigh pada tahun 1976 dan Mary Robinson pada tahun 1997.

No		Nama	Foto	Mulai Jabatan	Akhir Jabatn	Partai Politik
	1.	Douglas Hyde		25 Juni 1938	24 Juni 1945	Tidak Ada
	2.	Seán T. O'Kelly		25 Juni 1945	24 Juni 1959	Fianna Fáil
	3.	Éamon de Valera		25 Juni 1959	24 Juni 1973	Fianna Fáil
	4.	Erskine H. Childers		25 Juni 1973	17 November 1974	Fianna Fáil
	5.	Cearbhall Ó Dálaigh		19 Desember 1974	22 Oktober 1976	Tidak Ada
	6.	Patrick Hillery		3 Desember 1976	2 Desember 1990	Fianna Fáil
	7.	Mary Robinson		3 Desember 1990	12 September 1997	Partai Buruh, Partai Pekerja dan Independent
	8.	Mary McAleese		10 November 1997	10 November 2011	Fianna Fáil dan Independen
	9.	Michael D. Higgins		11 November 2011	petahana	Partai Buruh

No	Gambar	Nama	Tanggal Lahir dan Usia
1		Mary Robinson	21 Mei 1944 (umur 80)
2		Mary McAleese	27 Juni 1951 (umur 73)

• Tánaiste
• Taoiseach

• Republik Irlandia
• Sejarah Republik Irlandia
• Politik Republik Irlandia
• Daftar tokoh Republik Irlandia
• Daftar Presiden Republik Irlandia
• Taoiseach

Artikel bertopik daftar ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s

1. ^ Ryan, Philip (8 April 2018). "Revealed: How much the Office of the President costs over seven years". Irish Independent. Independent News & Media. Diakses tanggal 9 April 2018. 
2. ^ Constitution of Ireland: Article 12.3
3. ^ "Irish presidential election: Michael D Higgins elected". BBC News (dalam bahasa Inggris). 2011-10-28. Diakses tanggal 2024-01-27. 
4. ^ ^{a b c} "Office of the President". president.ie. 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 August 2007. Diakses tanggal 11 August 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. ^ Constitution of Ireland: Article 13.4
6. ^ Constitution of Ireland: Article 13.6
7. ^ Criminal Procedure Bill, 1993: Report Stage Diarsipkan 18 November 2018 di Wayback Machine. Dáil debates, 30 November 1993
8. ^ Petition for grant of pardon. Diarsipkan 19 January 2012 di Wayback Machine. Criminal Procedure Act, 1993; Irish Statute Book
9. ^ "McCabe suspects excluded, says McDowell". RTÉ News. 9 November 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2012. Diakses tanggal 20 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
10. ^ Leaders' Questions. Diarsipkan 19 September 2012 di Wayback Machine. Dáil debates, 30 November 2005
11. ^ "Sinn Féin Withdraws Support for Amnesty Legislation". Bloomberg L.P. 21 December 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2012. Diakses tanggal 20 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
12. ^ Settle, Michael (12 January 2006). "Hain drops amnesty for fugitive killers; U-turn over Northern Ireland plan to free terrorists". The Herald. Glasgow. hlm. 11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 January 2012. Diakses tanggal 20 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
13. ^ O'Mahony, Paul (March 2002). Criminal justice in Ireland. Institute of Public Administration. hlm. 84–5. ISBN 978-1-902448-71-8. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 May 2016. Diakses tanggal 20 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
14. ^ "explanatory leaflet Proposed changes to the articles in the Constitution relating to the Death Penalty". Referendum Commission. 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2011. Diakses tanggal 20 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
15. ^ Presidential Elections Act, 1993 Diarsipkan 19 January 2012 di Wayback Machine. Irish Statute Book
16. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama coiart12-32
17. ^ In the Matter of Article 26 of the Constitution and in the Matter of The Electoral (Amendment) Bill, 1983 Diarsipkan 17 August 2010 di Wayback Machine. Supreme Court
18. ^ "Presidential Election in Ireland". Citizens Information Board Ireland. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 November 2011. Diakses tanggal 30 November 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
19. ^ ^{a b c d e} Constitution of Ireland: Article 12.4
20. ^ Ó Cearúi, Micheál (1999). "Bunreacht na hÉireann: A study of the Irish text" (PDF). Dublin: Stationery Office. hlm. 132–4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 July 2011. 
21. ^ ^{a b} "Office of the President". president.ie. 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 August 2007. Diakses tanggal 11 August 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
22. ^ "Constitution of Ireland". Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 June 2015. Diakses tanggal 13 May 2014. Article 12 of the Constitution of Ireland defines the exact duration of the president's term of office (date information italicised for the purpose of this footnote): 'Article 12.3.1: The president shall hold office for seven years from the date upon which he enters upon his office, unless before the expiration of that period he dies, or resigns, or is removed from office, or becomes permanently incapacitated, such incapacity being established to the satisfaction of the Supreme Court consisting of not less than five judges.' Also, 'Article 12.7: The first president shall enter upon his office as soon as may be after his election, and every subsequent president shall enter upon his office on the day following the expiration of the term of office of his predecessor or as soon as may be thereafter or, in the event of his predecessor's removal from office, death, resignation, or permanent incapacity established as provided by section 3 hereof, as soon as may be after the election.'  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "n", tapi tidak ditemukan tag <references group="n"/> yang berkaitan