Pemerintahan campuran (atau konstitusi campuran) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki.^[1] Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi.

Tak seperti demokrasi, aristokrasi atau monarki klasik, di bawah pemerintahan campuran, para penguasa dipilih oleh warga negara ketimbang meraih jabatan mereka melalui warisan atau sortisi (pada masa Yunani-Romawi, sortisi dianggap sebagai karakteristik utama demokrasi klasik^[2]).

Konsep dari pemerintahan campuran dipelajari pada masa Renaisans dan Abad Pencerahan, oleh Machiavelli, Vico, Kant, Hobbes dan lain-lain. Konsep tersebut merupakan teori paling berpengaruh pada kalangan pendukung republikanisme. Berbagai sekolah menyebut negara-negara modern, seperti EU dan AS, sebagai negara yang memegang konstitusi campuran.

Plato dalam bukunya The Republic membagi pemerintahan dalam lima jenis dasar (empat merupakan bentuk yang telah ada dan satu merupakan bentuk gagasan Plato, yang berdiri "hanya dalam pidato"):

• demokrasi: pemerintahan oleh beberapa orang
• oligarki: pemerintahan oleh sedikit orang
• timokrasi: pemerintahan oleh orang-orang yang dihargai atau dihormati
• tirani: pemerintahan oleh satu orang untuk dirinya sendiri
• aristokrasi: pemerintahan oleh orang terbaik (bentuk gagasan pemerintahan buatan Plato)

• Polybius and the Founding Fathers: the separation of powers
• De Republica Anglorum, deskripsi Konstitusi Inggris di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I buatan Sir Thomas Smyth

1. ^ Polibio, Storie
2. ^ Headlam, James Wycliffe (1891). Election by Lot at Athens. hlm. 12.