PROFILPELAJAR.COM

Parlemen Britania Raya dibubarkan 25 hari kerja sebelum hari pemungutan suara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011.^[1] Periode Ini dulunya 17 hari dan baru 25 hari efektif untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Umum 2015 (7 Mei), yang menjadikan Inggris Raya memiliki periode terpanjang pemilu tanpa Parlemen sejak tahun 1924.^[2] Penting, Undang-Undang tidak mempengaruhi kekuasaan yang berdaulat untuk membubarkan Parlemen, di bawah 'ketentuan Tambahan' dari undang-Undang.^[3]

Anggota Parlemen berhenti menjabat, segera setelah dibubarkan dan mereka tidak dapat memasuki Istana Westminster. Meskipun demikian, mereka dan staf mereka terus dibayar sampai hari pemungutan suara. Parlemen biasanya menghentikan sidang sebelum dibubarkan. Parlemen diberi periode untuk membubarkan diri beberapa hari setelah Perdana Menteri telah mengumumkan tanggal ketika Parlemen akan dibubarkan, untuk menyelesaikan beberapa masalah terakhir dari urusan parlemen.

Sebuah Proklamasi Kerajaan dibuat untuk membentuk parlemen baru, memastikan tanggal parlemen baru dibentuk, dan membutuhkan pengiriman surat perintah panggilan untuk para Lord Spiritual and Temporal. Di bawah Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, surat perintah dari pemilu sekarang dikirim kepada petugas dari masing-masing konstituen secara otomatis, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (dalam pertimbangan fakta bahwa Proklamasi Kerajaan tidak lagi menyelenggarakan pemilu, tapi hanya pertemuan Parlemen baru). Pemilihan umum harus diselenggarakan 17 hari (tidak termasuk akhir pekan dan hari libur bank) setelah Proklamasi pembacaan masalah parlemen.^[4] Menurut tradisi, salinan Proklamasi Kerajaan ini disampaikan dari Privy Council Office ke Mansion House di Kota London. Hal ini kemudian dibacakan oleh Common Cryer (alias Mace-bearer atau Serjeant-at-Arms)^[5] di tangga Royal Exchange di pusat kota, yang telah diserahkan kepadanya. Tradisi ini dilakukan kembali di pembubaran terbaru, Maret 2015.^[6]

Pembubaran parlemen berikutnya pada 3 Mei 2017, untuk membuat jalan bagi pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 8 Juni 2017.^[7] Parlemen dibubarkan setelah 2/3 suara mayoritas oleh House of Commons yang setuju, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah.

Tiga puluh Maret 2015 adalah pertama kalinya Parlemen yang pernah dibubarkan secara otomatis, sebagai lawan yang dibubarkan oleh Proklamasi Kerajaan (meskipun ketentuan itu dibuat oleh Septennial Act 1715 bagi Parlemen untuk membubarkan diri secara otomatis setelah tujuh tahun, dan kemudian lima tahun. Dalam praktek pembubaran selalu dilakukan sesaat sebelum akhir dari periode lima tahun lewat Proklamasi Kerajaan). Meskipun Perdana Menteri David Cameron bertemu dengan Ratu pada hari pembubaran, satu-satunya urusan yang dibahas adalah membentuk Parlemen baru, dan tidak meminta pembubaran, seperti yang telah terjadi di setiap pertemuan tersebut secara historis,^[8] dan selanjutnya Proklamasi Kerajaan dibuat pada tanggal 30 Maret hanya disebut untuk penyelenggaraan berikutnya Parlemen (dan oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum).^[9]

Situasi sebelumnya

Sebelum Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, Parlemen akan habis masa jabatannya setelah jangka waktu lima tahun, seperti yang ditetapkan dalam Septennial Act 1715 (sebagaimana telah diubah dengan Parliament Act 1911). Ini menyebabkan, bagaimanapun, akan diganti pada saat darurat nasional. Jangka waktu dari Parlemen diperpanjang pada dua kesempatan sejak 1911, setelah selama masing-masing dua Perang Dunia. Di setiap waktu Yang Berdaulat bisa membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum. Sesuai dengan konvensi konstitusi, Yang Berdaulat tidak bertindak secara independen, namun atas saran dari Perdana Menteri, yang berarti bahwa Perdana Menteri secara de facto memiliki otoritas untuk membubarkan Parlemen pada waktu yang mereka pilih. Sebelum tahun 1918, Kabinet yang secara kolektif meminta izin dari raja dalam rangka Parlemen harus dibubarkan. Namun, sejak tahun 1918, Perdana Menteri sendiri yang meminta izin dari Penguasa.

Jangka tetap parlemen diperkenalkan oleh Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011 mengikuti Kesepakatan Koalisi Konservatif - Liberal Demokrat yang diumumkan setelah pemilu 2010, sehingga menghapuskan kemampuan Perdana Menteri untuk secara sepihak mengadakan pemilu sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahun.^[10]