Majelis Republik Siprus Utara

Majelis Republik

Cumhuriyet Meclisi
Parlemen ke-10
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Sejarah
Didirikan15 November 1983; 41 tahun lalu (1983-11-15)
Didahului olehMajelis Federasi Turki Siprus
Pimpinan
Ketua Parlemen
Zorlu Töre (UBP)
sejak 7 Maret 2022[1]
Wakil Ketua
Fazilet Özdenefe (CTP)
sejak 7 Maret 2022
Ünal Üstel (UBP)
sejak 12 Mei 2022
Pemimpin Oposisi
Tufan Erhürman (CTP)
sejak 22 Mei 2019
Komposisi
Anggota50
Struktur Majelis Republik Saat Ini
Partai & kursi
Pemerintah (29)
  •   UBP (24)
  •   DP (3)
  •   YDP (2)

Oposisi (20)

Kosong (1)
Jangka waktu
5 tahun
Pemilihan
Perwakilan proporsional daftar partai
Metode D'Hondt dengan ambang batas pemilihan 5%.
Pemilihan terakhir
23 January 2022
Pemilihan berikutnya
TBD
Moto
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur
Kedaulatan tanpa syarat adalah milik Negara
Tempat bersidang
Majelis Rakyat
Köşklüçiftlik, Lefkoşa
Siprus Utara
Situs web
www.cm.gov.nc.tr
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Majelis Republik (bahasa Turki: Cumhuriyet Meclisi) adalah parlemen Republik Turki Siprus Utara. Ia memiliki 50 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun melalui perwakilan proporsional yang dikurangi. Sebuah partai harus melewati ambang batas pemilihan (5% dari total suara) untuk mendapatkan kursi apa pun. Anggota parlemen dipilih dari enam daerah pemilihan yakni Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke dan İskele.[2][3]

Pada tahun 2004, komunitas Siprus Turki dianugerahi "status pengamat" di Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE). Sejak itu, dua perwakilan Siprus Turki untuk PACE dipilih oleh Majelis Siprus Utara.[4]

Referensi

  1. ^ "Cumhuriyet Meclisi'nin yeni başkanı Zorlu Töre oldu". Kıbrıs Gazetesi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2022. Diakses tanggal 23 March 2022. 
  2. ^ "KKTC sandık başında". Kıbrıs Postası. 
  3. ^ "KKTC'de 19 Nisan erken genel seçime doğru". Ajans Kıbrıs. 
  4. ^ James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus) Diarsipkan 15 January 2023 di Wayback Machine. The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.149