PROFILPELAJAR.COM

Kode Taiho (大宝律令code: ja is deprecated , Taihō-ritsuryō) adalah reorganisasi pemerintahan yang diberlakukan pada tahun 703 di Jepang, akhir periode Asuka.^[1] Kode ini merupakan salah satu Ritsuryō-sei (律令制code: ja is deprecated , ritsuryō-sei) yang bersejarah, yang disusun atas petunjuk dari Pangeran Osakabe, Fujiwara no Fuhito, dan Awata no Mahito.^[2] Pekerjaan itu dimulai atas permintaan Kaisar Mommu dan, sebagaimana banyak perkembangan lain di negara ini pada saat itu, sebagian besarnya merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan Dinasti Tang, Tiongkok.^[2]

Pembentukan Kode Taihō merupakan peristiwa pertama yang melibatkan Konfusianisme sebagai sebuah unsur penting dalam kode etik dan pemerintahan Jepang. Kode ini direvisi pada masa Periode Nara untuk mengakomodir tradisi Jepang tertentu dan kebutuhan praktis administrasi pemerintahan. Edisi revisi dinamakan Kode Yōrō (養老律令code: ja is deprecated , Yōrō-ritsuryō).^[3] Pekerjaan utama pada Kode Yōrō selesai pada tahun 718.^[2] Namun, untuk beberapa elemen dari Kode, logika dan moral Tiongkok diambil dengan beberapa perbedaan penting.

Kode Taihō Kode hanya berisi dua perbedaan utama dari model Tang. Pertama, jabatan pemerintahan dan status golongan yang berdasarkan kelahiran, sebagaimana yang selalu menjadi tradisi Jepang, bukan berdasarakan bakat, yang merupakan kebiasaan Tiongkok. Kedua, Jepang menolak konsep Tiongkok untuk "Mandat dari Langit," menegaskan bahwa kekuasaan Kaisar berasal dari keturunan kekaisarannya, tidak dari kebenaran atau keadilannya sebagai penguasa.

Kode ini dikatakan berdasarkan Kode Yonghui (永徽律令code: ja is deprecated , Yonghui lu ling), yang ditetapkan pada tahun 651 oleh kaisar Tiongkok, (Kaisar Yonghui).

Organisasi pemerintahan

Kode Taihō membentuk dua lembaga pemerintahan yakni Departemen Peribadatan (神祇官code: ja is deprecated , Jingi-kan) dan Departement Negara (太政官code: ja is deprecated , Daijō-kan). Jingi-kan adalah lembaga yang lebih tinggi, memiliki hak yang lebih tinggi daripada daijō-kan dan menangani semua urusan kerohanian, keagamaan, atau yang berhubungan dengan ritual. Daijō-kan menangani semua urusan sekuler dan administratif pemerintahan.

Jingi-kan atau Departemen Peribadatan bertanggung jawab untuk festival tahunan dan upacara istana resmi seperti penobatan, serta pemeliharaan kuil Shinto, kedisiplinan penjaga kuil, serta pencatatan dan pengamatan nubuat dan ramalan. Penting untuk dicatat bahwa departemen ini, meskipun mengatur semua kuil Shintō di negara, tidak memiliki hubungan dengan agama Buddha.

Daijō-kan atau Departemen Negara, mengurus semua urusan sekuler dan dikepalai oleh Dewan Agung Negara, yang dipimpin oleh Daijō Daijin (太政大臣, Kanselir).

Catatan

^ In the name "Taihō Code," the noun "Taihō" refers to the nengō (Japanese era name) after "Shuchō" and before "Keiun." In other words, the Taihō Code was promulgated during Taihō, which was a time period spanning the years from 701 through 704.
^ ^a ^b ^c Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Taihō Code" in Japan Encyclopedia, p. 924, hlm. 924, pada Google Books.
^ In the name "Yōrō Code," the noun "Yōrō" refers to the nengō (Japanese era name) after "Reiki" and before "Jinki." In other words, the Yōrō Code was promulgated during Yōrō, which was a time period spanning the years from 717 through 724.