Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi ; dan Informatika ; Republik Indonesia
	Lambang Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Bendera Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gambaran umum
Dibentuk	2001; 21 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023
Bidang tugas	Komunikasi dan Informatika
Slogan	Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Susunan organisasi
Menteri	Mahfud MD (Plt.)
Sekretaris Jenderal	Mira Tayyiba
Inspektur Jenderal	Doddy Setiadi
Direktur Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Ismail
Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Ismail (plt.)
Aplikasi Informatika	Semuel Abrijani Pangerapan
Informasi dan Komunikasi Publik	Usman Kansong
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hary Budiarto
Staf Ahli
Bidang Hukum	Henri Subiakto
Bidang Komunikasi, dan Media Massa	Widodo Muktiyo
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 9; Jakarta Pusat 10110; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo atau Kominfo) adalah kementerian Indonesia yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001–2005) dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny G. Plate.

Sejarah

"Api Nan Tak Kunjung Padam", logo Departemen Penerangan RI

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI merupakan pembentukan kembali dari Departemen Penerangan RI, lembaga kementerian yang pernah ada di Indonesia. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.^[1]

Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.

Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat UU No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi 'momok' perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada tahun ini juga UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.^[2] Selain itu juga pada tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang.^[3]

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang baru untuk Internet yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.

Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.

Tugas dan fungsi

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.^[4]

Struktur organisasi

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2023 adalah:

Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
Inspektorat Jenderal;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;
Staf Ahli Bidang Hukum;
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa; dan
Staf Ahli Bidang Teknologi;

Daftar menteri

Menteri Penerangan

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia.

No	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1	Mr. Amir Sjarifoeddin	Presidentil	19 Agustus 1945	14 November 1945
1	Mr. Amir Sjarifoeddin	Sjahrir I	14 November 1945	3 Januari 1946
2	Mohammad Natsir	Sjahrir I	3 Januari 1946	12 Maret 1946
		Sjahrir II	12 Maret 1946	26 Juni 1946
		Sjahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
3	Setiadi Reksoprodjo	Amir Sjarifoeddin I	3 Juli 1947	11 November 1947
4	Sjahbudin Latif	Amir Sjarifoeddin II	11 November 1947	29 Januari 1948
(2)	Mohammad Natsir	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1948
—	Sjafroeddin Prawiranegara	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949
5	R. Syamsudin	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949
—	Arnold Mononutu	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950
(5)	R. Sjamsoeddin	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950
6	Wiwoho Purbohadidjojo	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950
7	M.A. Pellaupessy	Natsir	6 September 1950	3 April 1951
8	Mr. Arnold Mononutu	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952
8	Mr. Arnold Mononutu	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953
9	Dr. Ferdinand Lumban Tobing	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955
10	Sjamsuddin Sutan Makmur	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956
11	Soedibjo	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	13 Maret 1957
—	Idham Chalid (ad-interim)	Ali Sastroamidjojo II	13 Maret 1957	14 Maret 1957
(11)	Soedibjo	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959
13	R. Maladi	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960
13	R. Maladi	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962
14	Mohammad Yamin	Kerja III	6 Maret 1962	17 Oktober 1962	^{[note 1]}
15	Roeslan Abdulgani	Kerja III	24 Oktober 1962	13 November 1963
15	Roeslan Abdulgani	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964
16	Achmadi Hadisumarto	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966
16	Achmadi Hadisumarto	Dwikora II	24 Februari 1966	26 Maret 1966
17	Dr. W.J. Rumambi	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966
18	B.M. Diah	Ampera I	28 Juli 1966	14 Oktober 1967
18	B.M. Diah	Ampera II	14 Oktober 1967	10 Juni 1968
19	Laksda TNI Boediardjo	Pembangunan I	10 Juni 1968	28 Maret 1973
20	Mashuri Saleh, SH	Pembangunan II	28 Maret 1973	1 Oktober 1977	^{[note 2]}
—	Sudharmono (ad-interim)	Pembangunan II	1 Oktober 1977	29 Maret 1978
21	Ali Murtopo	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983
22	Harmoko	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988
		Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
		Pembangunan VI	17 Maret 1993	11 Juni 1997
23	R. Hartono	Pembangunan VI	11 Juni 1997	11 Maret 1998
24	Prof. Alwi Dahlan	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998
25	Letjen. TNI Yunus Yosfiah	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999

Keterangan

^ Meninggal pada saat menjabat
^ Pada Oktober 1977, Mashuri Saleh diangkat menjadi Wakil Ketua MPR/DPR periode 1977–1982

Menteri Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia.^[5]

No		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
Non-partisan (4) P. Golkar (1) PKS (1) P. NasDem (1)
1	Syamsul Mu'arif	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	^[A]
2	Sofyan Djalil	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	9 Mei 2007	^[B]
3	Mohammad Nuh	Indonesia Bersatu	9 Mei 2007	20 Oktober 2009	^[B]
4	Tifatul Sembiring	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	30 September 2014	^[C]
—	Djoko Suyanto (Pelaksana Tugas)	Indonesia Bersatu II	1 Oktober 2014	20 Oktober 2014
5	Rudiantara	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
6	Johnny G. Plate	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	19 Mei 2023	^[D]^[6]
—	Mahfud MD (Pelaksana Tugas)	Indonesia Maju	19 Mei 2023	Petahana	^[7]

Keterangan

^ Bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
^ Sejak 31 Januari 2005 berganti nama menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika
^ Mengundurkan diri karena dilantik menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 pada 1 Oktober 2014
^ Ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung karena kasus korupsi pada 17 Mei 2023

Kontroversi

Kominfo sering mendapat kritikan karena tindakan penyensoran terhadap beberapa situs web untuk "untuk melindungi warganya dari tipuan". [sic] Pada tahun 2020, Direktur Jenderal Aptika Semuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.^[8] Pada Juli 2022, larangan peredaran diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti PayPal, Epic Games, Steam, Origin, dan Yahoo!, serta permainan video seperti Counter-Strike: Global Offensive dan Dota 2 karena tidak terdaftar di bawah peraturan menteri tersebut.^[9]^[10]^[11]