Kebijakan luar negeri
Kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara. Hubungan tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.
Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia, di mana kepala negara adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara (yaitu Presiden) juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
Definisi Kebijakan Luar Negeri
Berikut adalah beberapa definisi dan pengertian kebijakan luar negeri menurut para ahli.
- Kombinasi beberapa tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk kelangsungan pertahanan dan kemakmurannya.[1]
- Politik luar negeri merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk eksistensinya.[2]
- Politik luar negeri merupakan hasil dari politik domestik suatu negara yang kemudian dinegosiasikan dalam politik internasional.[3]
Contoh
Beberapa contoh dari kebijakan luar negeri adalah :
- Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengembangan perdagangan dan investasi untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir.
- Kebijakan Presiden George Walker Bush dalam upaya untuk menguasai Timur Tengah baik secara ekonomis, politis, maupun strategis.
- Presiden Xi Jinping telah menganjurkan agar diplomat mengadopsi gaya yang berbeda dengan era sebelumnya agar era sekarang terkesan lebih tegas, yang umumnya dinyatakan sebagai diplomasi Prajurit Serigala.
Referensi
- ^ Morgenthau, H. J. (1950). The mainsprings of American foreign policy: The national interest vs. moral abstractions. American Political Science Review, 44(4), 833-854.
- ^ Hambalie, W. (2017). Kebijakan Luar Negeri Sebagai Manifestasi Eksistensi Negara. Jurnal Sentris, 2(2), 47-56.
- ^ Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Kybernology: Journal of Government Studies, 2(2), 70-95.
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.