Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Kalimantan Utara

Koordinat: 0°57′N 116°26′E / 0.950°N 116.433°E / 0.950; 116.433

Kalimantan Utara
Dari atas kiri, ke kanan: Baloy adat Dayak Nunukan, Lamin adat Adjang Lidem Malinau, Tugu Perbatasan Garuda Perkasa Sebatik, Tugu Cinta Damai Tanjung Selor, Islamic Centre Kota Tarakan, Gereja Katedral Tanjung Selor, Museum Kesultanan Bulungan.
Bendera Kalimantan Utara
Motto: 
Benuanta
(Bulungan) Daerah kita yang harus dibangun bersama
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 20 Tahun 2012[1]
Hari jadi22 April 2013[2]
25 Oktober 2012
(berlaku sejak 2021)[3]
Ibu kotaTanjung Selor
Kota besar lainnyaKota Tarakan
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 4
  • Kota: 1
  • Kecamatan: 51
  • Kelurahan: 479
  • Desa: 447
Pemerintahan
 • GubernurZainal Arifin Paliwang
 • Wakil GubernurYansen Tipa Padan
 • Sekretaris DaerahSuriansyah
 • Ketua DPRDAlbertus Stefanus Marianus
Luas
 • Total75.467,70 km2 (29,138,24 sq mi)
Populasi
 (31 Desember 2023)[4]
 • Total747.415
 • Kepadatan9,9/km2 (26/sq mi)
Demografi
 • Agama
  • 73,36% Islam
  • 0,54% Buddha
  • 0,05% Hindu
  • 0,02% Konghucu
  • 0,01% Kepercayaan [4]
 • BahasaBahasa Indonesia (resmi), Dayak (dominan), Tidung, Bulungan, Toraja, Jawa, Batak, Bugis, Minahasa
 • IPMKenaikan 72,88 (2023)
 tinggi [5]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
77xxx
Kode area telepon
Daftar
  • 0551 - Tarakan, Bunyu
  • 0552 - Tanjung Selor, Tana Tidung
  • 0553 - Malinau
  • 0556 - Nunukan
Kode ISO 3166ID-KU
Pelat kendaraanKU
Kode Kemendagri65 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS65 Edit nilai pada Wikidata
APBDRp 2.146.310.000.000,- (2022[6])
DAURp 1.079.281.761.000,- (2022)[7]
Lagu daerahLeten Jenai, Kucing Hitam, Bebilin, Jugit Demaring
Rumah adatBaloy
Senjata tradisionalMandau
Flora resmiAnggrek hitam
Fauna resmiRangkong badak
Situs webkaltaraprov.go.id

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.[8] Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kalimantan Utara sebanyak 747.415 jiwa.[4]

Sebelum pemekaran provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, Kalimantan Utara menjadi provinsi termuda di Indonesia, yang disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.[9]

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.[10]

Sejarah

Sejarah Sebelum Pembentukan

Provinsi Borneo saat masa awal kemerdekaan, tahun 1945.

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei.[11] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.[12] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.[13] Kemudian Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).[14][15]

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.[16] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).[17] Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu.[18] Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.[19] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau.[20] Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916.[21] Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.[22]

Sejarah Pembentukan Kaltara

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.[23][24] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.[25][26]

Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah ± 75.467.70 km², terletak di posisi antara 114º 35’ 22"–118º 03' 00" Bujur Timur dan antara 1º 21’ 36"–4º 24’ 55" Lintang Utara. Selain itu sesuai dengan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km² (13% dari luas wilayah total).[27]

Utara Negeri Sabah, Malaysia
Timur Laut Sulawesi
Selatan Kalimantan Timur
Barat Negeri Sarawak, Malaysia

Pemerintahan

Gubernur

Kantor Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Bulungan.

Pada awal berdirinya provinsi Kalimantan Utara, posisi gubernur dijabat oleh Irianto Lambrie, yang bertugas sebagai penjabat gubernur. Irianto dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013.[28] Irianto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Kalimantan Timur, yang kemudian dipilih oleh pemerintah pusat untuk menduduki kursi ekskutif secara sementara di Kalimantan Utara. Pemilihan umum pertama untuk memilih gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2015.[29] Kemudian, Irianto menang pada pemilu 2015, bersama wakil gubernur, Udin Hianggio.

Selanjutnya, pemilihan gubernur Kalimantan Utara diadakan kembali pada tahun 2020. Dalam pemilu ini, pasangan calon gubernur Zainal Arifin Paliwang dan calon wakil gubernur Yansen Tipa Padan menang. Selanjutnya mereka dilantik oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi gubenur dan wakil gubernur Kaliman Utara pada 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta, untuk masa tugas 2021-2024.[30]

No. Gubernur Potret Mulai menjabat Akhir menjabat Periode Wakil Gubernur Potret
2 Zainal Arifin Paliwang 15 Februari 2021 Petahana 2
(2020)
Yansen Tipa Padan

Pegawai Negeri Sipil

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Ibu kota PNS 2018[8]
Kabupaten Nunukan Nunukan 3.836
Kabupaten Malinau Malinau 3.365
Kabupaten Bulungan Tanjung Selor 7.028
Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale 1.403
Kota Tarakan 3.223
Total 18.885

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.[31]

Dewan Perwakilan

DPRD Kaltara beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kaltara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 4 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Sutoyo, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 5 kursi.[32][33][34]

Pembagian Administratif

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km²) Jumlah penduduk (2020)[35] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Syarwani 13.925,72 151.800 10 7/74
2 Kabupaten Malinau Malinau Wempi Wellem Mawa 42.620,70 82.500 15 -/109
3 Kabupaten Nunukan Nunukan Asmin Laura 13.841,90 199.090 21 8/232
4 Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale Ibrahim Ali 4.828,58 25.600 5 -/32
5 Kota Tarakan - Khairul 250,80 242.800 4 20/-

Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, 53 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 625.796 jiwa dengan total luas wilayah 75.467,70 km².[36][37]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 65.01 Kab. Bulungan 13.925,72 129.383 10 7 74
2 65.02 Kab. Malinau 42.620,70 76.836 15 - 109
3 65.03 Kab. Nunukan 13.841,90 174.136 19 8 232
4 65.04 Kab. Tana Tidung 4.828,58 23.639 5 - 32
5 65.71 Kota Tarakan 250,80 221.802 4 20 -
TOTAL 75.467,70 625.796 53 35 447

Kesehatan

Rumah sakit

No. Kode RS Nama Rumah Sakit Jenis RS Kelas RS Pemilik Total Ranjang
1 6501013 RS Pratama Long Ampung RSU D PRATAMA Pemkab 19
2 6503002 RS Umum Daerah Akhmad Berahim RSU D PRATAMA Pemkab 13
3 6571044 RS Umum Kota Tarakan RSU C Pemkot 73
4 6473043 RS Umum Pertamedika Tarakan RSU D Perusahaan 36
5 6406012 RS Umum Daerah Kabupaten Malinau RSU C Pemkab 163
6 6473042 RS AL Ilyas Tarakan RSU D TNI AL 39
7 6473016 RS Umum Daerah Tarakan RSU B Pemprop 335
8 6408025 RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan RSU C Pemkab 117
9 6408014 RS Pratama Langap RSU D PRATAMA Pemkab 10
10 6404021 RS Umum Daerah Tanjung Selor RSU C Pemkab 135
11 6504027 RS Pratama Sebatik RSU D PRATAMA Pemkab 30

Penduduk

Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti Penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut, dan lainnya), Tidung, Melayu (Melayu Bulungan dan Melayu lainnya), Kutai, dan Banjar, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Bugis, Jawa, Bajau, Mandar, Minahasa, Buton, Gorontalo, Madura, Makassar, Toraja, Tionghoa, Bawean, Bali, Suluk/Tausug, dll juga banyak mendiami Kalimantan Utara.[38]

Agama

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2023, mayoritas penduduk Kalimantan Utara menganut agama Islam. Adapun banyaknya penduduk Kalimantan Utara menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 73,36%, diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 26,02% dengan rincian Protestan sebanyak 19,44% dan Katolik sebanyak 6,58%. Agama Kristen mayoritas di Kabupaten Malinau. Selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,54%, kemudian Hindu sebanyak 0,05%, Konghucu sebanyak 0,02% dan penganut kepercayaan sebanyak 0,01%.[39]

Pendidikan

Pendidikan bagi anak di Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan itu berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga perbatasan. Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan bekerja di perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, walhasil anak-anak tak dapat sekolah.[40] Selain dari ketiadaan pilihan lainnya, hal lain adalah warga yang bekerja di kebun sawit di Malaysia putus sekolah dan tak berkeahlian.[40]

Menurut Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara, 1.140 ruang kelas SD hingga SMA mengalami rusak sedang hingga berat.[41] Per 2019, sebanyak 30 sekolah dasar dan menengah telah diperbaiki dan 12 di antaranya dekat perbatasan Indonesia-Malaysia yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar.[41] Namun begitu, ada upaya pemberdayaan pendidikan oleh masyarakat di sini: seperti yang dicontohkan dari Kabupaten Malinau. Daerah ini memiliki program "jam belajar masyarakat" (atau jambelmas) yang berasal dari Gerakan Wajib Belajar 16 Tahun dengan perpustakaan desa dan rumah baca masyarakat. Menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, per 2018, kabupaten ini memiliki 99 SD dan 29 SMP.[42]

Referensi

  1. ^ "Disetujui Bersama Raperda Hari Jadi dan Lambang Daerah Kaltara Tuntas". diskominfo.kaltaraprov.go.id. 30 Maret 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-16. Diakses tanggal 16 Oktober 2021. 
  2. ^ "PERDA Prov. Kalimantan Utara No. 2 Tahun 2021 tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara [JDIH BPK RI]". Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-12. Diakses tanggal 2022-11-12. 
  3. ^ Mufid, Fathu Rizqil (15 September 2021). Eddy Nugroho, ed. "Teregister, Hari Jadi dan Lambang Kaltara Resmi Berubah". Koran Kaltara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-19. Diakses tanggal 20 November 2022. 
  4. ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 20 Januari 2024. 
  5. ^ "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023". www.kaltara.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Januari 2024. 
  6. ^ "APBD" (virtual). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 26 Juli 2022. 
  7. ^ "DBH, DAU, DID, Otsus TA 2022" (pdf). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 8. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-07-27. Diakses tanggal 26 Juli 2022. 
  8. ^ a b "Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2022". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. hlm. 12, 102. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-08. Diakses tanggal 8 Maret 2022. 
  9. ^ Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara. www.vivanews.co.id. Diakses pada 13 Desember 2012
  10. ^ 1 Provinsi dan 10 Kabupaten Baru Diresmikan. www.tempo.co. Diakses pada 25 November 2013
  11. ^ "Borneo in the 15th and 16th centuries". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2011-06-27. 
  12. ^ "TINJAUAN HISTORIS TENTANG KERAJAAN BERAU (KURAN)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-13. Diakses tanggal 2012-10-30. 
  13. ^ "Borneo, ca 1.750". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-02. 
  14. ^ "Kalimantan, 1800-1857". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2012-11-04. 
  15. ^ "Sewa Sabah, Malaysia Hanya Bayar Sulu Rp16,6 Juta". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-26. Diakses tanggal 2013-02-21. 
  16. ^ "Kesultanan Bulungan dan Tidung". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-08-01. Diakses tanggal 2012-11-10. 
  17. ^ (Melayu) Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
  18. ^ "Borneo in 1850". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-04. 
  19. ^ "(Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2011-06-27. 
  20. ^ (Inggris) Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). "A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical". 5. A. Fullarton. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2012-12-09. 
  21. ^ (Inggris) (1848)"The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia". 2: 438. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2012-10-30. 
  22. ^ "Administrative sub-divisions in Dutch Borneo, ca 1879". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 2011-06-27. 
  23. ^ "Provinsi Kalimantan Utara Perlu Dibentuk". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-25. Diakses tanggal 2011-10-11. 
  24. ^ "Segera Lahir Provinsi Kalimantan Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-31. Diakses tanggal 2012-04-21. 
  25. ^ DPR Sahkan Kalimantan Utara sebagai Provinsi Baru[pranala nonaktif permanen]
  26. ^ "DPR Sahkan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-01. Diakses tanggal 2012-10-27. 
  27. ^ "Geografis | Kalimantan Utara". kaltaraprov.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-27. Diakses tanggal 2021-10-22. 
  28. ^ "Mendagri Lantik Pj Gubernur Kaltara Hari Ini". Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 22 April 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-26. Diakses tanggal 30 April 2022. 
  29. ^ Hakim., Abdul Djalil, ed. (9 Desember 2015). "Warga Kalimantan Utara Pertama Kali Memilih Gubernurnya". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 30 April 2022. 
  30. ^ Rizky, Fahreza (15 Februari 2021). "Jokowi Resmi Lantik Gubernur-Wagub Kalimantan Utara". nasional.sindonews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-24. Diakses tanggal 24 Juli 2023. 
  31. ^ Data Wilayah - Buku XXIV Provinsi Kalimantan Utara - Kemendagri 2015.
  32. ^ "Gubernur Ajak Anggota DPRD Lebih Harmonis dan Bersinergi". Humas Pemprov Kaltara. 05-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  33. ^ "Anggota DPRD Kaltara Resmi Dilantik, Gubernur Harapkan Kerja Sama Ditingkatkan". niaga.asia. 04-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019. 
  34. ^ Yusuf P. (04-09-2019). "Pengucapan Sumpa/Janji Anggota DPRD Provinsi Kaltara masa bakti 2019-2024". MITRAPOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-10. Diakses tanggal 17-09-2019. 
  35. ^ "Sensus Penduduk 2020", www.kaltara.bps.go.id diakses tanggal 16 April 2021
  36. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  37. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  38. ^ Irianto Yakin Kalimantan Utara Bisa Cepat Berkembang - ANTARANEWS Kaltim. Diakses 28 Januari 2014.
  39. ^ "Persentase Penduduk Menurut Agama Yang Dianut 2019-2021". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-08. Diakses tanggal 20 Juli 2023. 
  40. ^ a b Sucipto (5 Oktober 2020). "Tapal Batas dan Jantung Borneo di Kaltara". Kompas. Hlm.11
  41. ^ a b Sucipto (1 Juli 2020). Siwi Yunita, ed. "Puluhan Bangunan Sekolah di Perbatasan Kaltara-Malaysia Dipugar". Kompas.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-02. Diakses tanggal 27 November 2020. 
  42. ^ Harususilo, Yohanes Enggar (2 Mei 2019). Harususilo, Yohanes Enggar, Yohanes Enggar, ed. "Belajar Pemberdayaan Pendidikan oleh Masyarakat dari Malinau Kaltara". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-06. Diakses tanggal 27 November 2020. 

Lihat pula

Pranala luar

Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya

Lokasi Pengunjung: 3.236.145.153