Kalimantan Utara

Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
Provinsi
	Dari atas kiri, ke kanan: Baloy adat Dayak Nunukan, Lamin adat Adjang Lidem Malinau, Tugu Perbatasan Garuda Perkasa Sebatik, Tugu Cinta Damai Tanjung Selor, Islamic Centre Kota Tarakan, Gereja Katedral Tanjung Selor, Museum Kesultanan Bulungan.
	Bendera Lambang
	Motto: Benuanta; (Bulungan) Daerah kita yang harus dibangun bersama
	Peta
Negara	Indonesia
Dasar hukum pendirian	UU No. 20 Tahun 2012
Hari jadi	22 April 2013; 25 Oktober 2012 ; (berlaku sejak 2021)
Ibu kota	Tanjung Selor
Kota besar lainnya	Kota Tarakan
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kabupaten: 4; Kota: 1; Kecamatan: 51; Kelurahan: 479; Desa: 447;
Pemerintahan
• Gubernur	Zainal Arifin Paliwang
• Wakil Gubernur	Yansen Tipa Padan
• Sekretaris Daerah	Suriansyah
• Ketua DPRD	Albertus Stefanus Marianus
Luas
• Total	75.467,70 km2 (29,138,24 sq mi)
Populasi (31 Desember 2023)
• Total	747.415
• Kepadatan	9,9/km2 (26/sq mi)
Demografi
• Agama	73,36% Islam; 26,02% Kristen 19,44% Protestan; 6,58% Katolik; ; ; 0,54% Buddha; 0,05% Hindu; 0,02% Konghucu; 0,01% Kepercayaan ;
• Bahasa	Bahasa Indonesia (resmi), Dayak (dominan), Tidung, Bulungan, Toraja, Jawa, Batak, Bugis, Minahasa
• IPM	72,88 (2023); tinggi
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode pos	77xxx
Kode area telepon	Daftar 0551 - Tarakan, Bunyu; 0552 - Tanjung Selor, Tana Tidung; 0553 - Malinau; 0556 - Nunukan;
Kode ISO 3166	ID-KU
Pelat kendaraan	KU
Kode Kemendagri	65
Kode BPS	65
APBD	Rp 2.146.310.000.000,- (2022)
DAU	Rp 1.079.281.761.000,- (2022)
Lagu daerah	Leten Jenai, Kucing Hitam, Bebilin, Jugit Demaring
Rumah adat	Baloy
Senjata tradisional	Mandau
Flora resmi	Anggrek hitam
Fauna resmi	Rangkong badak
Situs web	kaltaraprov.go.id

Koordinat: 0°57′N 116°26′E / 0.950°N 116.433°E / 0.950; 116.433

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, yang juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.^[8] Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kalimantan Utara sebanyak 747.415 jiwa.^[4]

Sebelum pemekaran provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, Kalimantan Utara menjadi provinsi termuda di Indonesia, yang disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.^[9]

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.^[10]

Sejarah

Sejarah Sebelum Pembentukan

Provinsi Borneo saat masa awal kemerdekaan, tahun 1945.

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei.^[11] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.^[12] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.^[13] Kemudian Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).^[14]^[15]

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.^[16] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).^[17] Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu.^[18] Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.^[19] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau.^[20] Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916.^[21] Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.^[22]

Sejarah Pembentukan Kaltara

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.^[23]^[24] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.^[25]^[26]

Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah ± 75.467.70 km², terletak di posisi antara 114º 35’ 22"–118º 03' 00" Bujur Timur dan antara 1º 21’ 36"–4º 24’ 55" Lintang Utara. Selain itu sesuai dengan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km² (13% dari luas wilayah total).^[27]

Utara	Negara Bagian Sabah, Malaysia
Timur	Laut Sulawesi
Selatan	Provinsi Kalimantan Timur
Barat	Negara Bagian Sarawak, Malaysia

Pemerintahan

Gubernur

Pada awal berdirinya provinsi Kalimantan Utara, posisi gubernur dijabat oleh Irianto Lambrie, yang bertugas sebagai penjabat gubernur. Irianto dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013.^[28] Irianto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Kalimantan Timur, yang kemudian dipilih oleh pemerintah pusat untuk menduduki kursi ekskutif secara sementara di Kalimantan Utara. Pemilihan umum pertama untuk memilih gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2015.^[29] Kemudian, Irianto menang pada pemilu 2015, bersama wakil gubernur, Udin Hianggio.

Selanjutnya, pemilihan gubernur Kalimantan Utara diadakan kembali pada tahun 2020. Dalam pemilu ini, pasangan calon gubernur Zainal Arifin Paliwang dan calon wakil gubernur Yansen Tipa Padan menang. Selanjutnya mereka dilantik oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi gubenur dan wakil gubernur Kaliman Utara pada 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta, untuk masa tugas 2021-2024.^[30]

No.	Gubernur		Potret	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Periode	Wakil Gubernur		Potret
2		Zainal Arifin Paliwang		15 Februari 2021	Petahana	2 (2020)		Yansen Tipa Padan

Pegawai Negeri Sipil

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Ibu kota	PNS 2018^[8]
Kabupaten Nunukan	Nunukan	3.836
Kabupaten Malinau	Malinau	3.365
Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	7.028
Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	1.403
Kota Tarakan	—	3.223
Total	–	18.885

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.^[31]

Dewan Perwakilan

DPRD Kaltara beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kaltara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 4 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Sutoyo, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 5 kursi.^[32]^[33]^[34]

Pembagian Administratif

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km²)	Jumlah penduduk (2020)^[35]	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	Syarwani	13.925,72	151.800	10	7/74
2	Kabupaten Malinau	Malinau	Wempi Wellem Mawa	42.620,70	82.500	15	-/109
3	Kabupaten Nunukan	Nunukan	Asmin Laura	13.841,90	199.090	21	8/232
4	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	Ibrahim Ali	4.828,58	25.600	5	-/32
5	Kota Tarakan	-	Bustan (Pj.)	250,80	242.800	4	20/-

Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, 53 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 625.796 jiwa dengan total luas wilayah 75.467,70 km².^[36]^[37]

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km2)	Penduduk (jiwa)	2017
No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km2)	Penduduk (jiwa)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	65.01	Kab. Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72	129.383	10	7	74
2	65.02	Kab. Malinau	Malinau Kota	42.620,70	76.836	15	-	109
3	65.03	Kab. Nunukan	Nunukan	13.841,90	174.136	19	8	232
4	65.04	Kab. Tana Tidung	Tideng Pele	4.828,58	23.639	5	-	32
5	65.71	Kota Tarakan	-	250,80	221.802	4	20	-
TOTAL				75.467,70	625.796	53	35	447

Kesehatan

Rumah sakit

No.	Kode RS	Nama Rumah Sakit	Jenis RS	Kelas RS	Pemilik	Total Ranjang
1	6501013	RS Pratama Long Ampung	RSU	D PRATAMA	Pemkab	19
2	6503002	RS Umum Daerah Akhmad Berahim	RSU	D PRATAMA	Pemkab	13
3	6571044	RS Umum Kota Tarakan	RSU	C	Pemkot	73
4	6473043	RS Umum Pertamedika Tarakan	RSU	D	Perusahaan	36
5	6406012	RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	RSU	C	Pemkab	163
6	6473042	RS AL Ilyas Tarakan	RSU	D	TNI AL	39
7	6473016	RS Umum Daerah Tarakan	RSU	B	Pemprop	335
8	6408025	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	RSU	C	Pemkab	117
9	6408014	RS Pratama Langap	RSU	D PRATAMA	Pemkab	10
10	6404021	RS Umum Daerah Tanjung Selor	RSU	C	Pemkab	135
11	6504027	RS Pratama Sebatik	RSU	D PRATAMA	Pemkab	30

Penduduk

Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti Penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut, dan lainnya), Tidung, Melayu (Melayu Bulungan dan Melayu lainnya), Kutai, dan Banjar, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Bugis, Jawa, Bajau, Mandar, Minahasa, Buton, Gorontalo, Madura, Makassar, Toraja, Tionghoa, Bawean, Bali, Suluk/Tausug, dll juga banyak mendiami Kalimantan Utara.^[38]

Agama

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2023, mayoritas penduduk Kalimantan Utara menganut agama Islam. Adapun banyaknya penduduk Kalimantan Utara menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 73,36%, diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 26,02% dengan rincian Protestan sebanyak 19,44% dan Katolik sebanyak 6,58%. Agama Kristen mayoritas di Kabupaten Malinau. Selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,54%, kemudian Hindu sebanyak 0,05%, Konghucu sebanyak 0,02% dan penganut kepercayaan sebanyak 0,01%.^[39]

Pendidikan

Pendidikan bagi anak di Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan itu berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga perbatasan. Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan bekerja di perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, walhasil anak-anak tak dapat sekolah.^[40] Selain dari ketiadaan pilihan lainnya, hal lain adalah warga yang bekerja di kebun sawit di Malaysia putus sekolah dan tak berkeahlian.^[40]

Menurut Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara, 1.140 ruang kelas SD hingga SMA mengalami rusak sedang hingga berat.^[41] Per 2019, sebanyak 30 sekolah dasar dan menengah telah diperbaiki dan 12 di antaranya dekat perbatasan Indonesia-Malaysia yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar.^[41] Namun begitu, ada upaya pemberdayaan pendidikan oleh masyarakat di sini: seperti yang dicontohkan dari Kabupaten Malinau. Daerah ini memiliki program "jam belajar masyarakat" (atau jambelmas) yang berasal dari Gerakan Wajib Belajar 16 Tahun dengan perpustakaan desa dan rumah baca masyarakat. Menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, per 2018, kabupaten ini memiliki 99 SD dan 29 SMP.^[42]