Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawi Banjar	كابوڤاتين هولو سوڠاي اوتارا
Monumen itik Alabio
Lambang
Julukan:  Itik
Motto:  Agung
Peta
Kabupaten Hulu Sungai Utara Peta Tampilkan peta Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kalimantan) Tampilkan peta Kalimantan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 2°25′09″S 115°15′15″E / 2.41928439°S 115.25427967°E / -2.41928439; 115.25427967
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Selatan
Tanggal berdiri	1 Mei 1952
Dasar hukum	UU No. 27 Tahun 1959
Ibu kota	Amuntai
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 10 kecamatan Kelurahan: 5 kelurahan Desa: 214 desa
Pemerintahan
• Bupati	Zakly Aswan (Pj.)[1]
• Wakil Bupati	lowong
• Sekretaris Daerah	Adi Lesmana[2]
• Ketua DPRD	Almien Ashar Safari
Luas [3]
• Total	915,05 km2 (353,30 sq mi)
Populasi  (30 Juni 2022)[4]
• Total	232.226
• Kepadatan	250/km2 (660/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 99,93% Kristen 0,06% - Protestan 0,04% - Katolik 0,02% Hindu 0,01% Buddha 0,01%[4][5]
• IPM	66,12 (2021) Sedang[6]
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	6308
Kode area telepon	+62 527
Pelat kendaraan	DA xxxx F**
Kode Kemendagri	63.08
DAU	Rp 512.732.649.000,- (2020)
Situs web	web.hsu.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. ibu kota Hulu Sungai Utara berada di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa (2022).^[4] Secara umum, kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur.^[3]

Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan Negara Dipa yang terletak di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir, yaitu di Candi Laras, (kabupaten Tapin).

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Wilayah dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Amoentai yang terbagi dalam beberapa Distrik, yaitu Distrik Amoentai, Batang Allai, Laboean-Amas, Balangan, Amandit, Negara dan Kloewa. Dalam perkembangannya Afdeeling Amoentai kemudian dimekarkan menjadi Afdeeling Amuntai dan Afdeeling Kandangan. Afdeeling Amoentai dengan ibu kota Amoentai, terdiri atas:

1. Onderafdeeling Amoentai, terdiri atas:
   1. Distrik Amuntai
   2. Distrik Tabalong
   3. Distrik Kelua
2. Onderafdeeling Alabioe en Balangan, terdiri atas:
   1. Distrik Alabio
   2. Distrik Balangan

Proses pengembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berorientasi kepada peraturan perundang- undangan, tidak berhenti sampai para tokoh masyarakat baik yang sudah duduk dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai (sebelum pengembangannya menjadi 2 kabupaten), maupun yang berada di luarnya, telah menyadari bahwa dalam keadaan demikian, sangat penting memiliki otonomi daerah sendiri.

Inilah awal pemikiran yang mengilhami para tokoh Hulu Sungai Utara untuk melangkah kepada tuntutan berdirinya otonomi daerah, lepas dari Kabupaten Hulu Sungai yang beribu kota di Kandangan. Maka lahirlah di Amuntai PETIR (Penyatuan Tindakan Rakyat), yaitu suatu wadah perjuangan untuk mewujudkan cita- cita dan aspirasi masyarakat tersebut.

Presidium "PETIR" terbentuk dengan pimpinan yang terdiri dari Haji Morhan, Abdulhamidhan, H. Saberan Effendi, H. Abdul Muthalib M. dan Gusti Anwar (semuanya kini telah almarhum). Sedang pimpinan hariannya, selain H. Morhan, adalah Tarzan Noor dan M. Juhrani Sidik. "PETIR" menganggap bahwa daerah ini mempunyai potensi politik, sosial ekonomi, budaya, territorial/pertahanan, baik dari segi letak geografi / geologisnya, maupun keluasan wilayah dan pertumbuhan penduduknya, benar- benar potensial dan wajar untuk melangkah kakinya kedepan.

Tak heran, seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara, baik Ulama, Pemuda, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, di dalam dan di luar daerah menyatakan dukungan yang hangat sekali. Tak terkecuali pula media cettak harian “Kalimantan Berjuang” Banjarmasin senantiasa memberikan opini yang sensitif terhadap aspirasi tersebut. Karenanya, tercatat bahwa Hulu Sungai Utara yang lebih awal memperjuangkan status kabupaten yang memiliki otonomi sendiri, dibanding dengan daerah-daerah setingkat lainnya se-Banua Lima.

Puncak kegiatan "PETIR" saat itu adalah diselenggarakannya rapat umum terbuka dihalaman pasar Amuntai yang dipadati oleh ribuan orang. Rapat Akbar tersebut melahirkan sebuah Mosi atau tuntutan rakyat yang menghendaki agar belahan utara dari wilayah Hulu Sungai ini menjadi kabupaten daerah otonom yang berdiri sendiri.

Beberapa hari kemudian "PETIR" mengadakan rapat plenonya di ruangan Sekolah Rakyat IV Amuntai (sekarang berdirinya Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) untuk membahas mosi tersebut dan langkah- langkah selanjutnya.

Sidang DPRDS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan yang membahas mosi/tuntutan "PETIR" tersebut, cukup berjalan mulus, karena 16 anggotanya (dari 20 anggota) berasal dari Hulu Sungai Utara yang mendukung dan menyetujui tuntutan tersebut.

Dengan persetujuan DPRDS di atas, makin meluangkan jalan bagi "PETIR", tak saja ke Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan tetapi juga ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Sementara itu, untuk menghadap Gubernur Kalimantan (Dr. Murjani) dipercayakan kepada deputasi Gusti Anwar dan Ahmad Syahman.

Perutusan "PETIR" yang berangkat ke Jakarta adalah Haji Morhan dan H. Saberan Effendi. Di ibu kota dia- dia ini bergabung dengan Idham Khalid (tokoh Kalimantan Selatan) yang berdomisili disana dan mereka bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskak Cokrohadisuryo.

Sambutan dari para pejabat tersebut, baik yang di Banjarmasin maupun yang di Jakarta cukup baik dan memberikan angin segar bagi deputasi "PETIR". Dan kesegaran tersebut semakin terasa ketika beberapa waktu kemudian, tibanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 20-7-47 tertanggal 16 November 1951 yang isinya menetapkan:

• Daerah Kabupaten Amuntai dengan ibu kota Amuntai sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak H. Muhammad Said.
• Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibu kotanya Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak Syarkawi.

Tindak lanjut keputusan tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan yang mengeluarkan surat keputusannya Nomor Des. 310-2-3 tanggal 9 April 1952, atas dasar Surat Keputusan Mendagri No. Des. 1/1/14 Rahasia yang sementara waktu menetapkan jumlah:

• Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang
• Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang

Atas hasil pemilihan, maka pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai pada awal berdirinya, adalah Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Ahmad Samidie sebagai wakil ketua. Dari sinilah sekaligus diadakan persiapan perletakan karangka pembenahan pengaturan personal aparat, fisik, material kewilayahan dan lain- lainnya, sebagai upaya untuk menata rumah tangga pemerintah daerah Kabupaten ini yang telah diberi hak otonominya.

Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah ketika pada hari Kamis, pukul 10.00, tanggal 1 Mei 1952, ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, mengucapkan kata pelantikan terhadap para anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya kabupaten Amuntai secara resmi, pada tanggal 1 Mei 1952.

Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948,^{[butuh rujukan]}maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara.^[7] Meskipun pada kurun waktu 12 tahun kemudian, wilayah kewedanaan Tabalong memisahkan diri menjadi Kabupaten Tabalong pada 1 Desember 1965, nama Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap berlaku hingga sekarang.^{[butuh rujukan]}

Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2º sampai 3º lintang selatan dan 115º sampai 116º bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2005 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 359 mm dan pada bulan April yang mencapai 351 mm dengan jumlah hari hujan masing-masing 14 dan 19.

Data penggunaan tanah pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

• Kampung seluas 4.283 ha
• Sawah seluas 23.853 ha
• Kebun campuran 1.859 ha
• Hutan rawa 29.711 ha
• Rumput rawa 22.768 ha
• Danau seluas 1.800 ha
• Penggunaan lainnya seluas 1.224 ha

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ± 892,7 km² atau hanya ± 2,38 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km² ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal.

Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

No	Bupati			Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati	Keterangan	Ref.
1			H. Mohammad Said	1952	1955			[8]
2			Abdul Rasjid	1955	1956
3			Anang Ramlan	1956	1958
4			Bihman Villa	1960	1965		Masa bakti pertama
5			Maskoni	1965	1970
6			Norsasi Hasbullah Dharma	1970	1973
(4)			Bihman Villa	1974	1976		Masa bakti kedua
7			Gusti Saputera	1976	1982
8			Drs. H. Ardiansyah Fama	1982	1987		Periode pertama
				1987	1992		Periode kedua
9			Drs. H. Suhailin Muchtar	1992	1997		Periode pertama
				1997	2002		Periode kedua
10			Drs. H. Fakhruddin, M.Si.	2002	2007	Drs. M. Welny	Periode pertama
				2007	2008	H. M. Aunul Hadi	Periode kedua, namun meninggal dunia saat baru satu tahun menjabat
			H. M. Aunul Hadi	2008	2009		Pelaksana tugas (plt.) bupati
11				2009	2012	H. Syahdillah, S.Sos., M.Si.	Bupati definitif
12			Drs. H. Abdul Wahid, H.K., M.M., M.Si.	9 Oktober 2012	9 Oktober 2017	H. Husairi Abdi, Lc.	Periode pertama	[9]
				9 Oktober 2017	18 November 2021		Periode kedua, namun terjerat kasus suap dan gratifikasi	[10]
			H. Husairi Abdi, Lc.	19 November 2021	9 Oktober 2022		Pelaksana tugas (plt.) bupati	[11]
			Drs. H. Zakly Aswan, M.M.	10 Oktober 2022	21 November 2022		Pelaksana harian (plh.) bupati sekaligus penjabat (pj.) sekretaris daerah	[12]
			Raden Suria Fadliansyah, M.Pd.	21 November 2022	21 Juni 2023		Penjabat (pj.) bupati	[13]
			Drs. H. Zakly Aswan, M.M.	21 Juni 2023	Petahana		Penjabat (pj.) bupati	[14]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2014–2019[15]	2019–2024[16]	2024–2029
	PKB	4	5	6
	Gerindra	0	2	3
	PDI-P	1	1	1
	Golkar	13	12	10
	NasDem	1	2	2
	PKS	2	3	3
	Hanura	2	0	0
	PAN	1	0	1
	PBB	1	1	0
	Demokrat	1	0	1
	PPP	4	4	3
Jumlah Anggota		30	30	30
Jumlah Partai		10	8	9

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 214 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 221.557 jiwa dengan luas wilayah 892,70 km² dan sebaran penduduk 248 jiwa/km².^[17][18]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah sebagai berikut:

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan setelah terbentuknya Kabupaten Balangan dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar sebanyak 219 desa/kelurahan. Selain itu, desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain Desa Swadaya sebanyak 3 (di Kecamatan Banjang), Desa Swakarya ada 1 (di Kecamatan Banjang) dan Desa Swasembada sebanyak 215 desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah 209.037 jiwa tersebar di 219 kelurahan/desa. Kabupaten dengan luas wilayah 892,7 km² ini memiliki kepadatan penduduk (population density) 220 jiwa per km² dan rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Laju pertumbuhan penduduk Hulu Sungai Utara antara tahun 2000–2010 sebesar 0,61% dan merupakan urutan terendah untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Di kabupaten ini terkenal dengan fauna khasnya, yaitu Itik Mamar atau itik Alabio dan kerbau rawa (Latin: Bubalus bubalis) di kecamatan Danau Panggang dan kecamatan Paminggir.

• Situs web resmi Diarsipkan 2013-03-18 di Wayback Machine.

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Hulu Sungai Utara Regency.