Kabinet Yamagata Pertama adalah Kabinet Jepang yang dipimpin oleh Yamagata Aritomo mulai 24 Desember 1889 sampai 6 Mei 1891.
Yamagata Aritomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Kuroda dan Sanjo, ditunjuk oleh Kaisar Meiji sebagai Perdana Menteri Jepang ke-3.
Sejarah
Pada 24 Desember 1889, Undang-Undang Otoritas Kabinet dihapuskan dan Undang-Undang Sistem Kabinet diperkenalkan. Di hari yang sama, Sanjo Sanetomi mengundurkan diri dari posisinya sebagai perdana menteri dengan alasan kesehatan, dan Yamagata yang menjadi Menteri Urusan Dalam Negeri, ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan merangkap posisi menterinya.[1] Dengan diperkenalkannya sistem kabinet, "doktrin Perdana Menteri Agung" dibatalkan dan posisi Perdana Menteri dianggap sebagai "pemimpin dari rekan-rekan menterinya".
Pada 29 November 1890 (23 Meiji), Konstitusi Kekaisaran Jepang diimplementasikan, dan Parlemen Jepang pertama dibentuk dan sistem parlementer diadakan. Setelah dilaksanakannya pemilihan umum anggota dewan perwakilan yang pertama pada 1 Juli 1890, partai kerakyatan (民党, Mintō) atau oposisi yang terdiri dari Partai Liberal (pimpinan Itagaki Taisuke) dan Rikken Kaishintō (pimpinan Okuma Shigenobu) menjadi mayoritas di parlemen. Status pemerintahhan minoritas mempersulit kabinet untuk menegosiasikan anggaran dengan Dewan Perwakilan.
Pada pembahasan anggaran, pemerintah mengirimkan proposal untuk mengalokasikan sekitar 26% anggaran kepada Angkatan Darat dan laut, dan mengutip "perlindungan garis kedaulatan dan perlindungan garis keuntungan" sebagai alasan alokasi tersebut.[2][a] Merespon proposal tersebut, mayoritas anggota dewan berargumen untuk "mengedepankan rakyat dan mengurangi pengeluaran pemerintah". dan dengan pertimbangan dari dewan anggaran, memotong proposal anggaran tersebut. Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan anggaran dan selalu berselisih dengan mayoritas Parlemen.
Disisi lain, partai Taiseikai yang bersikap menjauhkan diri dari Partai Liberal dan Rikken Kaishintō, mempertanyakan alasan dari Artikel 67 Konstitusi Jepang apabila persetujuan pemerintah dibutuhkan untuk merevisi proposal anggaran. Pada masa tersebut, pemerintah mencoba mendekati Partai Liberal yang saat itu sedang mengalami konflik internal terkait arah kegiatan parlemen, dan mencapai kompromi dengan anggota asal Domain Tosa, Koto Aikoku. Pada 20 Februari 1891, ketika Taiseikai mengajukan mosi darurat bahwa interpretasi dari Artikel 67 Konstitusi mewajibkan adanya persetujuan, 26 anggota asal Tosa membelot dan memilih menyetujui mosi tersebut. Anggota tersebut pada akhirnya meninggalkan Partai Liberal dan membentuk Klub Jiyu, dan mendukung pemerintah dalam alokasi anggaran bersama Taiseikai. Pada 2 Maret, anggaran disetujui pada masa pleno Dewan Perwakilan.
Kabinet Yamagata, yang hampir tidak selamat dari masa legislatif pertama, memutuskan untuk mengundurkan diri secara masal pada 9 April. Yamagata merekomendasikan Ito Hirobumi sebagai penggantinya. Dan pada 29 April Ito menerima perintah kekaisaran, namun menolak dan memilih Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi sebagai pengganti. Pada 6 Mei, Kabinet Yamagata resmi membubarkan diri.
Anggota kabinet
Menteri Negara
Para menteri negara ditunjuk pada 24 Desember 1889 (22 Meiji).[6] Kabinet tersebut bertugas selama 499 hari.
Sekretaris Kabinet & Direktur Jenderal Badan Legislasi
Referensi
Buku
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
.svg){kind=small}
.jpg)
