PROFILPELAJAR.COM

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-16
1955–1956
Dibentuk	12 Agustus 1955
Diselesaikan	3 Maret 1956
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
Wakil Perdana Menteri	R. Djanu Ismadi; Harsono Tjokroaminoto;
Jumlah menteri	23
Total jumlah menteri	23
Partai anggota	Masyumi; Demokrat; NU; PSI; Katolik; Buruh; PRN; PIR-Hazairin; PRI; Parkindo; Independen
Partai oposisi	PNI; PIR-Wongsonegoro; SKI; Progresif; PKI
Sejarah
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Pengganti	Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Latar belakang

Kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I bubar pada 24 Juli 1955 setelah berseteru dengan Angkatan Darat. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian bertugas sebagai penghubung pada 26 sampai 28 Juli, dan kemudian menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi, Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Assaat sebagai pembentuk kabinet baru. Kemudian disepakati bahwa dalam kabinet tersebut terdapat tiga tujuan utama: mengembalikan hubungan dengan Angkatan Darat, menjaga kepercayaan politik antara rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum. Dari segi isi, membentuk kabinet tidak menjadi masalah, namun pemilihan menteri yang sesuai ternyata menjadi titik perpecahan, terutama karena baik Masyumi maupun PNI ingin mendapatkan posisi perdana menteri.^[1]

Pada 3 Agustus, Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai pembentuk kabinet baru. Burhanuddin Harahap pada saat itu merupakan politisi muda dan dianggap dapat diterima oleh semua partai dan gerakan politik. Ia gagal menyatukan Masyumi dan PNI, namun tetap mampu membentuk kabinet yang terdiri dari 12 partai. PNI kemudian menjadi oposisi, begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Burhanuddin Harahap.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri I	R. Djanu Ismadi	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PIR-Hazairin
2	Wakil Perdana Menteri II	Harsono Tjokroaminoto^[a]	12 Agustus 1955	18 Januari 1956	PSII
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Ide Anak Agung Gde Agung	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Demokrat
4	Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo^[b]	12 Agustus 1955	19 Januari 1956	NU
4	Menteri Dalam Negeri	Pandji Suroso (ad-interim)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Parindra
5	Menteri Pertahanan	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Masyumi
6	Menteri Kehakiman	Lukman Wiriadinata	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PSI
7	Menteri Penerangan	Sjamsuddin Sutan Makmur	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PIR-Hazairin
8	Menteri Keuangan	Sumitro Djojohadikusumo	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PSI
9	Menteri Perdagangan	Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Katolik
10	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Masyumi
11	Menteri Perhubungan	Frits Laoh	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PRN
12	Menteri Pekerjaan Umum	Pandji Suroso^[c]	26 Agustus 1955	3 Maret 1956	Parindra
13	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Buruh
14	Menteri Sosial	Soedibjo^[a]	12 Agustus 1955	18 Januari 1956	PSII
14	Menteri Sosial	Sutomo (ad-interim)	18 Januari 1956	3 Maret 1956	PRI
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Soewandi Notokoesoemo^[d]	26 Agustus 1955	3 Maret 1956	Parindra
16	Menteri Agama	Muhammad Ilyas^[e]	12 Agustus 1955	19 Januari 1956	NU
16	Menteri Agama	Mohammad Sardjan (ad-interim)	19 Januari 1956	3 Maret 1956	Masyumi
17	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Parkindo
18	Menteri Agraria	Gunawan	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PRN
19	Menteri Negara	Abdul Hakim Harahap (Urusan Pertahanan)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Masyumi
		Sutomo (Urusan Bekas Pejuang Bersenjata)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PRI
		Comala Adjaib Nur	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	PIR-Hazairin

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Burhanuddin Harahap:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
1	Menteri Muda Perhubungan		Asraruddin	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Buruh

Catatan

^ ^a ^b Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
^ Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
^ Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
^ Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
^ Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.

Program Kabinet

Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin:^[1]

Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah termasuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
Memberantas korupsi.
Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Memperkembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Pembubaran kabinet Burhanuddin

Selama masa kabinet, pemilihan parlemen berhasil diselenggarakan baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September dan Konstituante pada 15 Desember. Kabinet juga berhasil memulihkan hubungan dengan TNI dengan menunjuk Abdul Harris Nasution sebagai kepala staf baru. Selain itu, kabinet membubarkan Uni Belanda-Indonesia.^[2]

Dalam kedua pemilu tersebut, partai oposisi PNI menjadi partai terbesar dan PKI menjadi partai terbesar keempat, sehingga kabinet berada di bawah tekanan dari oposisi yang semakin besar.^[3] Pada tanggal 3 Maret, kabinet mengundurkan diri agar kabinet baru dapat dibentuk berdasarkan hubungan baru dengan parlemen yang baru.

Galeri

Pengumuman
Pengumuman Kabinet Burhanuddin Harahap oleh Pemerintah.

Referensi

Buku

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 148–160, ISBN 979-428-499-8.