PROFILPELAJAR.COM

Epyardi Asda
Epyardi Asda
Bupati Solok ke-17
	Petahana
	Mulai menjabat ; 26 April 2021
Gubernur	Mahyeldi Ansharullah
Wakil	Jon Firman Pandu
	Pendahulu; Gusmal Pengganti; Petahana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
	Masa jabatan; 1 Oktober 2004 – 31 Oktober 2018
	Pengganti; Hasanuddin Abu Samah
Daerah pemilihan	Sumatera Barat I
Informasi pribadi
Lahir	11 Maret 1962 (umur 62); Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
Partai politik	PPP (hingga 2018); PAN (sejak 2018);
Suami/istri	Emiko
Anak	6, termasuk Athari Gauthi Ardi
Orang tua	Asfar Panduko Sutan (ayah); Rosida (ibu);
Kerabat	Lastuti Darni (adik)
Almamater	Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang; Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta;
Pekerjaan	Politikus; Pengusaha;
	Sunting kotak info • L • B

Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar. gelar Datuak Sutan Majo Lelo (lahir 11 Maret 1962) adalah pengusaha dan politikus PAN yang menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021–2024 dan Anggota DPR-RI Fraksi PPP tiga periode sejak 2004 hingga 2018. Ia merupakan pemilik PT Kaluku Indah Permai yang melakukan reklamasi di Danau Singkarak.^[3]^[4] Pada 2014, ia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi di tengah pencalonannya, ia mengundurkan diri karena melihat kondisi partai yang terus menerus dirundung konflik.^[5]

Pendidikan dan karier pelaut

Epyardi Asda lahir dengan nama Efiyardi di Singkarak, Kabupaten Solok pada 11 Maret 1962.^[6] Ayahnya bernama Asfar Panduko Sutan dan Ibunya bernama Rosida. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Singkarak (lulus 1976), SMP Negeri Singkarak (lulus 1979), dan SMA Negeri Solok (1979-1982).^[7]^[8]^[9]^[10]

Setamat SMA, ia menempuh pendidikan kepelautan. Ia masuk Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) Semarang (1982–1985) dan lulus pendidikan sertifikasi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) 3. Ketika berkuliah itu ia tercatat sebagai Ketua Organisasi Islam Kampus P3B Semarang.^[6] Setelah lulus, ia langsung bekerja sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company hingga tahun 1996.^[10]

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Jakarta (1990–1991) dan lulus ANT 2. Setelah tidak lagi menjadi kapten kapal, ia menjadi Komisaris Utama PT. Kaluku Maritima Utama (1997–2004) yang juga bergerak di bidang kepelautan.^[10]

Selanjutnya, ia merampungkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (2003–2004) dan lulus ANT 1 atau setingkat S1. Di kampus yang sama, ia menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar S2 Master Mariner (M.Mar) pada tahun 2005.^[10]^[11]

Karier politik

Epyardi menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode, yaitu periode 2004–2009,^[6] periode 2009–2014,^[12] dan periode 2014–2018. Ia mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I.^[13]

Pada 2006, Epyardi yang sedang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Solok diangkat secara sepihak menjadi Ketua DPW PPP Sumatera Barat oleh Wakil Ketua DPP PPP Alimarwan Hanan atas rivalnya Ketua DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat Baharuddin R.^[14] Dalam masa kepemimpinan Epyardi sebagai Ketua DPW PPP Sumatera Barat, PPP bersama beberapa partai lainnya mengalami penurunan jumlah suara pada pemilihan umum 2009 di Sumatera Barat.^[15]

Pada periode 2009–2014, Epyardi duduk di Komisi V yang mengurusi permasalahan Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.^[16] Pada periode 2014–2019, ia ditempatkan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan pada masa periode jabatan 2014–2018.^[17]

Saat duduk di DPR, terjadi perpecahan fraksi PPP antara kubu yang diketuai Hasrul Azwar dengan yang diketuai Epyardi Asda. Di tengah tarik ulur pembahasan alat kelengkapan dewan, Epyardi menyatakan dirinya adalah Ketua Fraksi PPP yang sah. Epyardi menyebut bahwa Hasrul Azwar adalah ketua fraksi sementara karena hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekjen Romahurmuziy saja. Sementara itu, Surat Keputusan DPP PPP yang mengutus dirinya ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Wasekjen Ahmad Gozali Harahap.^[18]

Epyardi mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PPP pada Muktamar ke-VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Tetapi di tengah pencalonannya, ia mengundurkan diri karena melihat kondisi partai yang terus menerus dirundung konflik. "Alasannya melihat partai yang seperti ini, silakan yang nafsu ambil, saya enggak tega ambil," ujar Epyardi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (31/10/2014).^[19]

Epyardi sempat ingin maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan umum serentak 2015, tetapi gamang karena putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mewajibkan legislator mundur sebelum berkontestasi di pemilihan umum kepala daerah.^[20]

Pada 2018, Epyardi memutuskan pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).^[21] Posisinya di DPR diganti oleh Hasanuddin melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).^[1] Ia kembali maju di pemilu 2019 daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, tetapi tidak terpilih.^[22]

Bersama wakilnya, Jon Firman Pandu, Epyardi berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Solok 2020.^[23]

Kegiatan lain

Sebelum menjadi anggota dewan, Epyardi adalah seorang pengusaha yang mendirikan beberapa perusahaan, diantaranya:

PT Kaluku Maritima Utama
PT Tree Elang Maritim
PT Anugrah Tetap Cemerlang

Kontroversi

Epyardi Asda sempat viral karena sebuah potongan video di media sosial. Dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Sumatera Barat, ia membagikan sembako kepada masyarakat. Ia terlihat memarahi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok yang berada di lokasi. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jorong Gantiang, Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 30 April 2020.^[24]

Ia mengaku pembagian sembako itu adalah kegiatan rutinnya setiap tahun untuk membayarkan zakat kepada masyarakat. Saat itu ia terbawa emosi karena ia merasa tidak melanggar aturan. Ia menambahkan hari itu adalah hari kesebelas pembagian sementara hari-hari sebelumnya tidak ada pelarangan bahkan dihadiri oleh wakil bupati, kapolsek, dan wali nagari serta mematuhi protokol kesehatan.^[25] Atas hal yang telah terjadi, ia mengklarifikasi dan meminta maaf.^[26]

Sejarah elektoral

Dewan Perwakilan Rakyat

Pemilu	Lembaga legislatif	Dapil		Perolehan suara	Hasil
2004	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Barat I	PPP	20.803^[27]	Y Terpilih
2009	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Barat I	PPP	21.182^[28]	Y Terpilih
2014	Dewan Perwakilan Rakyat	Sumatera Barat I	PPP	60.282^[29]	Y Terpilih
2019	Dewan Perwakilan Rakyat	DKI Jakarta II	PAN	Tidak diketahui^{[butuh rujukan]}	N Tidak Terpilih