Ekonomi Filipina

Ekonomi Filipina merupakan ekonomi negara keempat terbesar di Asia Tenggara dan ketiga puluh enam di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Pertanian masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina. Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi mitra ekspor utama Filipina. Selain itu, Filipina juga bekerja sama dengan Tiongkok, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Jerman dalam kegiatan ekspor. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semikonduktor. Di samping itu hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa dan buah-buahan menjadi andalan utama bidang ekspor hasil alam. Filipina tergabung dalam beberapa forum ekonomi internasional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Organisasi Perdagangan Dunia dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik.

Sejarah

Kemunduran ekonomi

Ekonomi Filipina mengalami kemunduran pada tahun 1998 akibat dari krisis finansial Asia 1997. Kemunduran ekonomi Filipina juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang melanda beberapa wilayah Filipina. Pertumbuhan ekonomi jatuh sebesar 4,4% dalam rentang waktu setahun (1997-1998) dari 5% menjadi 0, 6% Kenaikan pertumbuhan mulai pulih pada tahun 2000 dengan besar pertumbuhan ekonomi senilai 4%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Filipina merupakan akibat dari utang negara yang sangat besar jumlahnya. Utang negara meliputi 77% dari total produk domestik bruto negara Filipina. Utang negara ini ditujukan untuk perbaikan ekonomi. Anggaran belanja negara untuk pendidikan dan militer kemudian dikurangi. Kemunduran ekonomi Filipina diatasi oleh pemerintah melalui peningkatan infrastruktur, penambahan pendapatan negara melalui pergantian sistem pajak dan deregulasi, serta memberikan pengelolaan ekonomi kepada swasta. Pemerintah FIlipina juga mengadakan peningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar sebagai salah satu cara penyelesaian kemunduran ekonomi Filipina. Dalam pemulihan ekonomi. Filipina dipengaruhi oleh dua mitra dagangnya yang terbesar yaitu Amerika Serikat dan Jepang.[1]

Kerja sama

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA)

Filipina telah mengadakan kerja sama ekonomi dalam Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur. Dalam kerja sama ekonomi ini, negara yang tergabung di dalamnya ialah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Masing-masing negara mengajukan kawasan kerja sama dari wilayahnya masing masing. Brunei Darussalam mengajukan seluruh wilayah negaranya sebagai kawasan kerja sama. Sedangkan Indonesia mengajukan 15 provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Malaysia mengajukan dua negara bagian yaitu Sabah, Sarawak, dan satu wilayah teritorial federal yaitu Labuan. Sedangkan Filipina mengajukan Pulau Mindano dan Provinsi Palawan.[2]

Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India

Filipina juga bergabung dalam perjanjian yang menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India. Kerangka perjanjian kerja sama ekonomi ini ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2003. Dalam perjanjian ini, Filipina termasuk bagian dari Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bersama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sedangkan perjanjian perdagangan dilakukan terhadap negara India. Pada tanggal 13 Agustus 2009, ditetapkan protokol untuk mengubah perjanjian kerangka kerjasama yang ditandatangani di Bangkok, Thailand.[3]

Pranala luar

Referensi

  1. ^ Abidin, Yumetri (2020). Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara (PDF). Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS. hlm. 97. 
  2. ^ Raharjo, S.N.I. (2019). Membangun Konektivitas di Perbatasan: Kerja Sama Subregional Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina (PDF). Jakarta: LIPI Press. hlm. 88. ISBN 978-602-496-075-9. 
  3. ^ Jati, dkk. (2019). Firdausy, dkk., ed. "Peran Kerja Sama Perdagangan Antara ASEAN dan India dalam Ekonomi-Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan" (PDF). Prosiding Seminar Nasional Bagian II: Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: 46. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-10. Diakses tanggal 2021-07-11.