PROFILPELAJAR.COM

Badaranie Abbas
Badaranie Abbas
Bupati Paser ke-4
	Masa jabatan; 1979–1984
Presiden	Suharto
Gubernur	Erry Soepardjan; Soewandi Roestam
	Pendahulu; M. Saleh Nafsi Pengganti; Ir. Sulaiman Ismail
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
	Masa jabatan; 1972–1977
Daerah pemilihan	Kalimantan Timur
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Masa jabatan; 1977–1982
Daerah pemilihan	Kalimantan Timur
Informasi pribadi
Lahir	24 Agustus 1934; Damai, Hindia Belanda
Meninggal	Tidak diketahui
Partai politik	PNI (1962–1967); Golkar (sejak 1967)
Almamater	Universitas Gadjah Mada
Profesi	Politisi
	Sunting kotak info • L • B

Drs. H. Awang Badaranie Abbas (lahir 24 Agustus 1934; meninggal tidak diketahui) adalah mantan Bupati Paser yang keempat sekaligus mantan anggota MPR dan DPR yang terpilih pada Pemilihan Umum tahun 1971 dan 1977, secara berturut-turut mewakili Kabupaten Kutai dan Bulungan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar).

Awal kehidupan

Badaranie lahir di Damai (sekarang bagian dari Kabupaten Kutai Barat) pada tanggal 24 Agustus 1934. Dia berasal dari kalangan bangsawan Kutai dan bergelar Awang. Ayahnya adalah Awang Abbas, seorang anggota Partai Nasional Indonesia (PNI).^[1] Ia menempuh pendidikan dasar di Gouvernement Algemene Lagere School (GALS, Sekolah Dasar Pemerintah) di Tenggarong dan lulus pada tahun 1950.^[2]

Badaranie kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri Bagian B di Balikpapan dan tamat pada tahun 1953. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke SMA Nusantara Bagian B di Surabaya dan lulus pada tahun 1956. Di tahun yang sama, ia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), pertama di Fakultas Kedokteran Umum, sebelum kemudian pindah ke Fakultas Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 1958 dan lulus pendidikan bakaloreat pada tahun 1962.^[2]^[3]

Aktivisme semasa studi

Saat duduk di bangku SMP, Badaranie menjadi sekretaris Palang Merah Pemuda (PMP, kini menjadi PMR) cabang Balikpapan dan organisasi pelajar SMP. Semasa SMA, ia menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Peladjar Kalimantan dan menjadi sekretarisnya. Saat kuliah di Yogyakarta, Badaranie menjadi sekretaris organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) dan wakil sekretaris umum di Badan Kerja Sama Pelajar Kalimantan, sebelum nantinya menjadi sekretaris umum organisasi tersebut.^[3]^[4]

Karir awal

Setelah lulus kuliah pada tahun 1962, Badaranie direkrut oleh pimpinan PNI di Samarinda menjadi anggota partai. Akibatnya, ia langsung bekerja sebagai pegawai negeri.^[1] Badaranie ditugaskan sebagai pegawai yang diperbantukan pada pemerintah Kabupaten Kutai di Tenggarong. Di sana, ia memangku berbagai jabatan, seperti Kepala Urusan DPRD-GR, Tata Hukum/Perundang-Undangan, dan Urusan Politik/Rahasia, serta merangkap sebagai Sekretaris Panca Tunggal Kabupaten Kutai hingga tahun 1965. Di samping itu, ia juga menjadi Sekretaris I Yayasan Pendidikan Kutai sekaligus guru di SMA Kutai.^[2]^[3] Pada tahun 1965, Badaranie mendapat tugas belajar ke Fakultas Sosial dan Politik UGM selama dua tahun dan lulus dengan gelar sarjana.^[2]

Pada tahun 1967, Ia juga menjadi Ketua Bagian Pendidikan/Penerangan Kokarmindagri (Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri) hingga tahun 1970, disamping menjadi Sekretaris II Yayasan Fakultas Tarbiyah IAIN Samarinda.^[3]^[5] Setahun berikutnya, ia ditugaskan di Kantor Gubernur Provinsi Kaltim dan sempat memangku berbagai jabatan, seperti Wakil Kepala Biro Politik merangkap Pembantu Dekan I Fakultas Sosial Politik Universitas Mulawarman, Sekretaris Bidang Perencanaan pada Bappeda Kaltim, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Kantor Gubernur Kaltim. Pada tahun 1971, ia diangkat menjadi Sekretaris Kotamadya Samarinda.^[4] Di tahun yang sama, Badaranie terpilih menjadi anggota MPR dan DPR mewakili Kabupaten Kutai dari Fraksi Golkar.^[3] Kemudian, dalam Pemilihan Umum tahun 1977, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR, kini mewakili Kabupaten Bulungan.^[6]

Karir sebagai bupati

Pada tahun 1979, Badaranie menjabat sebagai Bupati Paser dan menggantikan M. Saleh Nafsi. Tantangan terbesar yang ia hadapi selama menjadi bupati adalah ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Paser akibat luas wilayah yang tidak sebanding dengan kepadatan penduduk yang cenderung sporadis. Desa-desa yang menjadi pusat produksi terletak jauh dari jaringan komunikasi dan terisolir dari ibu kota kecamatannya masing-masing.^[7] Oleh karenanya, ia melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pembangunan di Kabupaten Paser.

Misal, pada tahun 1980, ia meninjau selama dua hari jalannya proyek sawah pasang surut di Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, dan proyek budidaya kelapa laut di Desa Babulu Laut, Kecamatan Waru (kini bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara). Kedua proyek ini dimaksudkan agar penduduk desa setempat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, tidak hanya menyandarkan diri pada hasil ikan tetapi juga sektor pertanian.^[8] Selain itu, Badaranie juga memprioritaskan pemecahan isolasi antara desa dengan ibu kota kecamatan, di atas masalah-masalah lain seperti pengelolaan sumber potensi daerah, dan pembangunan fasilitas penunjang di pusat pemukiman penduduk.^[7]

Pelaksanaan Repelita III di Paser

Sebagai bagian dari pelaksanaan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) III di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser ditempatkan di bagian selatan dengan pusatnya di Tanah Grogot. Wilayah Kabupaten Paser kemudian dipecah menjadi tiga sub-bagian. Wilayah sub-pembagunan utara berpusat di Kecamatan Long Kali dan meliputi kecamatan tersebut, di samping Kecamatan Waru dan Long Ikis. Pada wilayah ini, titik tumpu pembangunan terletak pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.^[7]

Wilayah sub-pembangunan tengah terdiri dari Kecamatan Kuaro, Batu Kajang, dan Muara Komam, serta berpusat di Kuaro. Pembangunan di wilayah ini berfokus pada sektor industri, perkebunan, dan pertanian. Terakhir, wilayah sub-pembangunan selatan meliputi Kecamatan Tanah Grogot, Tanjung Aru (kini Kecamatan Tanjung Harapan), dan Paser Balengkong dengan pusatnya di Tanah Grogot. Fokus utama pembangunan di wilayah ini adalah sektor perkebunan, pertanian pangan, dan pariwisata.^[7]

Karir akademik

Setelah berhenti menjadi bupati pada tahun 1984, Badaranie kembali ditempatkan di Kantor Gubernur Kaltim dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Pembangunan Desa (Bangdes) Kaltim.^[9] Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Widya Gama Mahakam di Samarinda.^[10]

Karya tulis

Abbas terlibat dalam penulisan buku Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai, di mana selain menjadi Pembantu Dewan Redaksi Penerbitan Kutai Masa Lampau, Kini, dan Esok, salah satu tulisannya yang berjudul "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Aspek-Aspek Tradisional" juga dimuat dalam buku tersebut.^[11]